TERASKATA.Com, Kutai Timur – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Jimmi, menekankan pentingnya validasi potensi keuangan daerah sebelum pemerintah mengajukan pinjaman ke pemerintah pusat.
Langkah ini dinilai krusial agar pinjaman pembangunan yang nilainya bisa mencapai Rp2,5 triliun dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurut Jimmi, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk memanfaatkan potensi kurang salur Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai jaminan pinjaman.
Namun, ia mengingatkan bahwa Kutim harus terlebih dahulu memastikan seluruh data keuangan dan potensi pendapatan telah terverifikasi secara akurat dan transparan.
“Tergantung ke validasi dari potensi finansial kita itu seperti apa. Itu yang mau dilihat oleh pusat,” ujarnya, di Sangatta, beberapa waktu lalu.
Ia menegaskan, proses validasi menjadi hal mendasar agar pinjaman daerah tidak menimbulkan beban fiskal di masa depan.
Validasi ini mencakup pemeriksaan terhadap kemampuan keuangan daerah. Kelayakan proyek pembangunan yang akan didanai, serta mekanisme pengembalian pinjaman.
“Kita tidak boleh terburu-buru hanya karena ada peluang. Semua harus berdasarkan perhitungan yang jelas agar Kutim tidak mengalami defisit di kemudian hari,” jelasnya.
Lebih lanjut, Jimmi menyebut bahwa pemerintah pusat juga mendorong daerah untuk menggandeng lembaga keuangan, seperti perbankan, guna memperkuat pembiayaan pembangunan daerah.
Keterlibatan pihak ketiga ini diharapkan dapat memperluas akses pendanaan. Sekaligus meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran.
“Pemerintah pusat mendorong pemanfaatan bank untuk ikut berkontribusi terhadap pembangunan daerah,” katanya.
Jimmi optimistis, dengan validasi dan koordinasi yang baik, pinjaman ini dapat menjadi langkah strategis untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor. Seperti infrastruktur dasar, pelayanan publik, hingga penguatan ekonomi lokal.
“Ke depan, dari hasil pinjaman ini kita bisa menyajikan pertumbuhan ekonomi itu berapa persen. Artinya, setiap pinjaman harus punya nilai tambah bagi masyarakat,” tutupnya.(adv)
