TERASKATA.Com, Samarinda – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan komitmen serius dalam peningkatan standar pelayanan publik.
Hal ini dibuktikan dengan digelarnya Forum Konsultasi Publik (FKP) sekaligus Sosialisasi program ‘Seven Days Service’ (SDS), pada Kamis (13/11/2025).
Menariknya, kegiatan ini berlangsung di Hotel Atlet Gor Sempaja, Samarinda, yang merupakan salah satu aset milik Pemerintah Provinsi Kaltim.
Langkah ini diambil sebagai implementasi Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Penerapan Standar Pelayanan di Instansi Pemerintah.
Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, tidak hanya SKPD di lingkungan Pemprov Kaltim, tetapi juga BPKAD Kabupaten/Kota se-Kaltim, BUMD/Perusda, dan instansi vertikal.
Partisipasi dilakukan secara hibrida, baik luring (offline) maupun daring (online) melalui aplikasi Zoom.
Narasumber utama dalam kegiatan ini adalah Kepala BPKAD Prov. Kaltim, A. Muzakkir, yang didampingi oleh Sekretaris serta perwakilan dari bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan pengelolaan BMD.
Dalam sambutannya, A. Muzakkir secara khusus menyoroti pemilihan lokasi acara.
“Kegiatan hari ini sengaja kami laksanakan di Hotel Atlet, yang merupakan salah satu aset Pemprov Kaltim. Ini adalah bentuk komitmen kami untuk turut mengoptimalisasi pemanfaatan aset daerah,” ujarnya.
Ia pun menyampaikan harapan agar langkah ini diikuti oleh unit kerja lainnya.
“Kami juga berharap SKPD lain di lingkungan Pemprov Kaltim dapat melakukan hal serupa, yakni memaksimalkan penggunaan fasilitas milik daerah untuk berbagai kegiatan kedinasan, sehingga dapat berkontribusi positif pada pendapatan daerah,” tambahnya.
Muzakkir menegaskan, FKP dan sosialisasi SDS ini diharapkan dapat memberikan perbaikan signifikan dalam hal pengelolaan keuangan dan pengelolaan BMD di Provinsi Kaltim.
“FKP dan Sosialisasi SDS ini sebagai acuan dan standar unit pelayanan BPKAD Prov. Kaltim dalam melakukan identifikasi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan,” tegas Muzakkir.
Ia menambahkan, forum ini juga penting untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat secara kontinyu dan memantau kinerja pelayanan BPKAD.
Paparan Standar Pelayanan dari Tiap Bidang
Sebagai inti dari konsultasi publik, setiap bidang teknis di BPKAD memaparkan standar dan inovasi layanan mereka. Bidang Anggaran misalnya, memperkenalkan aplikasi Sistem Informasi Dokumen Evaluasi APBD Kab/Kota se-Kaltim (SIMFONI).
Kelebihan utama penggunaan SIMFONI adalah penataan administrasi dokumen evaluasi yang lebih rapi dan terstruktur, kemudahan mengakses file dari mana saja, serta efisiensi waktu dan biaya.
Sedangkan Bidang Akuntansi menjelaskan mengenai standar pelayanan terkait evaluasi Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota serta Rancangan Perda tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.
Sementara Bidang Perbendaharaan mensosialisasikan program unggulan ‘Seven Days Service’ (SDS). Melalui program ini, Bidang Perbendaharaan berkomitmen melaksanakan pelayanan pencairan SP2D selama 7 hari dalam satu minggu (Senin sampai Minggu), tidak termasuk hari libur nasional.
Bidang Pengelolaan BMD sendiri, menyampaikan indikator keberhasilan dalam pengelolaan aset. Beberapa indikator kunci yang ditekankan meliputi terwujudnya SKPD yang tertib laporan, penurunan selisih data saat audit, optimalisasi aset idle (tidak terpakai), peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor aset, dan ketepatan waktu dalam memberikan layanan.
Acara diakhiri dengan sesi penandatanganan Berita Acara Hasil FKP dan Sosialisasi SDS Sektor Pelayanan BPKAD Prov. Kaltim, yang dilakukan oleh perwakilan dari masing-masing SKPD yang hadir.
(teraskata)
