Teraskata.com

Membangun Indonesia

TPP Berbasis Kinerja, Bukan Hak Tetap! Wali Kota Tegaskan Bisa Dipotong

ILUSTRASI: TPP ASN

TERASKATA.COM, BONTANG Pemerintah Kota Bontang terus memperkuat disiplin dan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN).

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menegaskan bahwa kebijakan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) akan diberlakukan bagi ASN yang tidak menunjukkan kinerja optimal.

Menurut Neni, kebijakan ini bukan sekadar penegakan disiplin, tetapi bagian dari strategi untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai target.

Ia menekankan bahwa TPP harus dipahami sebagai bentuk penghargaan berbasis kinerja, bukan hak tetap yang diterima tanpa evaluasi.

“Kalau kerja baik dan sesuai target, TPP tidak akan dipotong. Tapi kalau kinerjanya buruk, ya dipotong,” tegasnya, Selasa (31/03/2026).

Penilaian Objektif dengan Indikator Jelas

Penilaian kinerja ASN akan dilakukan secara objektif dengan mengacu pada sejumlah indikator. Diantaranya, capaian kerja, tingkat kehadiran, kedisiplinan dan kontribusi nyata terhadap program kerja.

Sistem ini diharapkan mampu mendorong budaya kerja yang lebih kompetitif dan profesional di lingkungan birokrasi.

Bunda Neni juga menyoroti pentingnya percepatan pelaksanaan program sejak awal tahun anggaran, khususnya dalam proses tender pengadaan barang dan jasa.

Menurutnya, keterlambatan dalam proses tersebut dapat berdampak pada rendahnya serapan anggaran serta tidak optimalnya hasil pembangunan.

“Saya tuntut kinerjanya harus maksimal, karena awal tahun semua tender harus dikerjakan agar bisa selesai dengan baik,” ujarnya.

Anggaran Terbatas, Kinerja Harus Maksimal

Di tengah keterbatasan anggaran, Neni memastikan pemerintah daerah tetap berupaya mencari solusi pendanaan. Namun, ia menegaskan kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi ASN untuk menurunkan kinerja.

“Walaupun anggaran terbatas, itu menjadi tugas kepala daerah dan DPR. ASN tetap harus bekerja maksimal,” tegasnya.

Melalui kebijakan ini, Pemkot Bontang berharap tercipta birokrasi yang tidak hanya disiplin secara administratif, tetapi juga produktif dan berdampak nyata bagi masyarakat. (Advertorial)