Sangatta – Wakil Ketua 2 DPRD Kutai Timur, Prayunita Utami, menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan berpihak pada masyarakat. “Transparansi bukan hanya soal kewajiban administratif, tetapi juga wujud komitmen moral pemerintah kepada masyarakat. Rakyat berhak mengetahui bagaimana anggaran dikelola dan untuk apa digunakan,” ujar Prayunita saat diwawancarai pada 12 November 2024.
Prayunita menyoroti perlunya penguatan mekanisme pelaporan dan evaluasi agar setiap alokasi anggaran dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Ia menekankan bahwa pengelolaan anggaran yang jelas dan terukur adalah kunci untuk menghindari penyalahgunaan dana publik serta memastikan program-program prioritas dapat berjalan efektif. “Saya mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan teknologi dalam menyampaikan informasi anggaran kepada masyarakat. Platform digital bisa menjadi cara efektif untuk meningkatkan partisipasi dan pengawasan publik,” tambahnya.
Menurut Prayunita, transparansi harus diterapkan di semua tahap, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Ia berharap semua organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki komitmen yang sama dalam menjunjung prinsip keterbukaan ini. “Transparansi ini bukan hanya soal aturan, tapi soal membangun kepercayaan masyarakat. Ketika masyarakat percaya, partisipasi mereka dalam mendukung pembangunan daerah juga akan meningkat,” jelasnya.
Sebagai bagian dari pimpinan DPRD Kutai Timur, Prayunita mengingatkan pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan anggaran. Ia menegaskan bahwa dengan melibatkan masyarakat, program yang dijalankan akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. “Keterbukaan adalah fondasi bagi pemerintahan yang baik. Kami di DPRD akan terus mengawasi agar prinsip ini dijalankan dengan konsisten,” tutupnya.(adv)
