Pansus DPRD Bontang Soroti NIB dan NPWP Kontraktor Luar, DPMPTSP Tegaskan Wajib Lokal
TERASKATA.COM, BONTANG – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bontang menyoroti kejelasan aturan terkait Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi kontraktor luar daerah yang beroperasi di Bontang.
Hal tersebut mencuat dalam rapat kerja pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bontang Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Sekretariat DPRD Bontang, Senin (05/05/2026).
Anggota Pansus DPRD Bontang, Bonnie Sukardi, mempertanyakan kepastian izin usaha kontraktor dari luar daerah yang masuk ke Bontang.
Ia menilai, banyak kontraktor yang hanya membuka kantor sementara tanpa kejelasan domisili usaha yang tetap.
“Apakah sudah ada izin berusaha atau tempat usaha yang jelas? Karena biasanya mereka datang, buka kantor, lalu selesai pekerjaan langsung kembali,” ujarnya.
Menurut Bonnie, sebagai kota industri, Bontang memang tidak bisa lepas dari kehadiran kontraktor luar. Namun, kejelasan regulasi tetap diperlukan agar aktivitas usaha berjalan tertib.
Ia juga menyoroti pentingnya kepastian terkait penggunaan NIB dan NPWP lokal bagi kontraktor luar.
Bonnie menegaskan, aturan yang jelas bertujuan agar kontraktor luar dapat memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kontraktor luar tetap dibutuhkan, tetapi harus ada kepastian aturan agar mereka juga berkontribusi ke daerah,” jelasnya.
Selain itu, ia menyinggung perubahan regulasi dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dinilai memberi tantangan baru bagi pelaku usaha konstruksi.
“PBG ini terkesan menjadi beban bagi pelaku usaha konstruksi,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala DPMPTSP Bontang, Muhammad Aspianur, menegaskan bahwa kepemilikan NIB dan NPWP merupakan kewajiban bagi setiap pelaku usaha.
“NIB memang wajib, dan NPWP juga harus dipenuhi, termasuk penyesuaian secara lokal,” tegasnya. (Advertorial)
Penulis : Arya
Editor : Yudi
