TERASKATA.COM, BONTANG – Pemerintah Kota Bontang menerima kunjungan kerja sekaligus sosialisasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026, Selasa (14/4/2026), di Ruang Rapat Wali Kota Bontang.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Andi Hasanuddin Akmal. Turut hadir kepala perangkat daerah, lurah, perwakilan BUMD dan BLUD.
Sementara itu, rombongan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur dipimpin oleh Muhamad Idris selaku Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
Perkuat Transparansi dan Akuntabilitas
Dalam sambutannya, Neni Moerniaeni menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut sebagai upaya memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Atas nama Pemerintah Kota Bontang, kami mengucapkan selamat datang dan apresiasi kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur. Kehadiran ini menjadi energi positif bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam keterbukaan informasi publik,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kunjungan ini bukan sekadar agenda formal, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran dan penguatan komitmen bersama dalam memberikan pelayanan informasi yang responsif kepada masyarakat.
Bontang Raih Nilai Sempurna e-Monev 2025
Dalam kesempatan tersebut, Muhamad Idris mengungkapkan capaian membanggakan Kota Bontang dalam e-Monev Keterbukaan Informasi Publik tahun 2025.
Menurutnya, Bontang berhasil meraih peringkat pertama di Kalimantan Timur dengan nilai sempurna 100 dan predikat “Informatif”.
Capaian ini merupakan hasil peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun, yakni 93,12 pada 2022, meningkat menjadi 97,37 pada 2023, kemudian 98,00 pada 2024, hingga mencapai 100 pada 2025.
Komitmen Pertahankan Predikat Informatif
Pemerintah Kota Bontang menegaskan komitmennya untuk terus mempertahankan predikat “Informatif” melalui berbagai langkah strategis.
Upaya tersebut meliputi penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kualitas pelayanan informasi publik.
Melalui kunjungan ini, diharapkan sinergi antara Pemkot Bontang dan Komisi Informasi semakin kuat dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang terbuka, transparan, dan terpercaya.
(Advertorial)
