Pemkot Bontang Mulai Pemeriksaan LKPD 2025, Targetkan Opini WTP dari BPK
TERASKATA.COM, BONTANG – Pemerintah Kota Bontang resmi memulai pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 melalui entry meeting yang digelar pada Senin (06/04/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota Bontang ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Neni Moerniaeni dan dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Akhmad Suharto, Inspektur Daerah Enik Rusnawati, serta seluruh kepala OPD.
Tim pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dipimpin oleh Sri Endah Nuryani. Entry meeting ini merupakan lanjutan dari pemeriksaan interim yang telah dilakukan sebelumnya.
Sebelumnya, pada 31 Maret 2026, Pemkot Bontang telah menyerahkan dokumen LKPD unaudited kepada BPK sebagai bagian dari tahapan audit.
Dengan dimulainya pemeriksaan terinci ini, proses audit dijadwalkan berlangsung selama 35 hari, dengan target penyelesaian pada 9 Mei 2026.
Pemeriksaan ini menjadi tahap krusial dalam menentukan kualitas tata kelola keuangan daerah.
Dalam arahannya, Neni Moerniaeni menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah untuk mendukung kelancaran proses audit.
Ia meminta seluruh perangkat daerah untuk menyiapkan data secara maksimal karena laporan keuangan merupakan cerminan kinerja pemerintah.
“Semua harus siap data. Ini adalah potret Pemerintah Kota Bontang, dan kita berkomitmen untuk itu,” tegasnya.
Pemeriksaan LKPD oleh BPK bertujuan memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.
Penilaian tersebut didasarkan pada empat kriteria utama. Yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kecukupan pengungkapan, Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
dan Efektivitas sistem pengendalian intern serta Komitmen Raih Opini Terbaik.
Melalui proses ini, Pemkot Bontang berharap dapat kembali meraih opini terbaik dari BPK sebagai bukti pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. (Advetorial)
