Bantuan 14 Mesin Kapal untuk Nelayan Bontang Disalurkan, Namun Masih Tersisa Persoalan Administrasi
TERASKATA.COM, BONTANG – Penyaluran bantuan 14 unit mesin kapal 18 PK kepada Kelompok Perikanan Pulo Battoa Bersatu di Kota Bontang menjadi bukti penyerapan aspirasi masyarakat oleh legislatif. Bantuan tersebut merupakan hasil perjuangan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dari Partai NasDem, Arfan.
Penyerahan bantuan ini turut disampaikan Anggota DPRD Kota Bontang sekaligus perwakilan kelompok nelayan, Muhammad Sahib. Ia menegaskan bahwa mesin kapal tersebut murni berasal dari aspirasi yang diperjuangkan di tingkat provinsi.
“Mesin-mesin ini murni bantuan dari aspirasi DPRD Kaltim, dari Partai NasDem, Pak Arfan,” ujarnya.
Masih Ada Kelompok Nelayan Belum Terakomodasi
Meski bantuan telah terealisasi, Sahib mengungkapkan masih terdapat kekecewaan karena tidak semua kelompok nelayan dapat menerima bantuan akibat kendala administrasi dan proses verifikasi.
Ia berharap ke depan terdapat komunikasi yang lebih terbuka dari dinas terkait, khususnya bagi kelompok yang belum memenuhi persyaratan.
“Kalau memang ada kelompok yang belum bisa menerima bantuan, sebaiknya disampaikan lebih awal supaya bisa diperbaiki atau dilengkapi kekurangannya,” katanya.
Sahib tetap menyampaikan apresiasi kepada Arfan atas perhatian terhadap nelayan di Kota Bontang. Ia juga menegaskan komitmennya untuk mengawal bantuan agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
“Kalau ada yang menjual bantuan ini, laporkan ke saya. Karena penerima ini bagian dari masyarakat kita, sudah seperti keluarga sendiri,” tegasnya.
DPRD Kaltim Soroti Masalah Anggaran
Di sisi lain, Anggota DPRD Kaltim Fraksi NasDem, Arfan, juga menyampaikan kekecewaannya terhadap proses penyaluran bantuan yang tidak berjalan sesuai rencana.
Ia menyebut terdapat empat kelompok nelayan yang sebelumnya telah dianggarkan untuk menerima bantuan, namun realisasinya tidak berjalan optimal.
Berdasarkan informasi dari dinas terkait, anggaran sekitar Rp600 juta disebut hangus karena sebagian kelompok tidak melengkapi berkas administrasi.
“Empat kelompok sudah kita anggarkan, tapi informasinya anggaran itu hangus. Ada tiga kelompok yang tidak sanggup melengkapi berkas, tapi ini tidak dikomunikasikan dengan baik,” ungkapnya.
Arfan menilai persoalan tersebut seharusnya dapat diantisipasi melalui koordinasi yang lebih intens antara dinas terkait dan kelompok nelayan.
Ia menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kebutuhan masyarakat pesisir serta mendorong perbaikan sistem penyaluran bantuan agar lebih tepat sasaran.
“Ini jadi catatan penting. Aspirasi masyarakat harus benar-benar sampai, jangan sampai terhambat hanya karena komunikasi yang tidak berjalan,” pungkasnya. (*)
