Dana Transfer Dipangkas, Wali Kota Neni Akui Pembangunan Tersendat
TERASKATA.COM, BONTANG – Di tengah suasana seremoni peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 di Kota Bontang, muncul kekhawatiran terkait kebijakan pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat. Sebuah kebijakan yang dinilai sangat berdampak langsung terhadap laju pembangunan daerah.
Wali Kota Neni Moerniaeni secara terbuka mengungkapkan keprihatinannya. Ia menilai, terjadi ketimpangan antara tuntutan pembangunan dan dukungan anggaran yang justru mengalami penurunan.
“Terus terang, kami cukup sedih. Di satu sisi daerah diminta memaksimalkan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, namun di sisi lain dana transfer justru dikurangi,” ujarnya, usai upacara di halaman DPMPTSP, Senin (27/4/2026).
Pengurangan dana transfer tersebut berdampak signifikan terhadap sejumlah program prioritas, terutama di sektor infrastruktur. Beberapa rencana pembangunan terpaksa ditunda atau tidak berjalan maksimal akibat keterbatasan anggaran.
Padahal, pemerintah daerah tetap diwajibkan memenuhi alokasi belanja sesuai regulasi. Yakni 20 persen untuk sektor pendidikan, serta kebutuhan lain di sektor kesehatan dan program kesejahteraan sosial.
Kondisi ini membuat ruang fiskal Pemkot Bontang semakin sempit dan memaksa adanya penyesuaian strategi pembangunan.
Ruang Fiskal Menyempit, Program RPJMD Terancam
Neni menegaskan, keterbatasan fiskal menjadi tantangan besar dalam merealisasikan program yang telah dirancang dalam RPJMD.
Sebagai langkah alternatif, Pemkot Bontang mencoba memperkuat kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pusat. Namun, proses tersebut dinilai tidak selalu efektif karena harus melalui mekanisme pengajuan dan antrean program.
“Kalau hanya mengandalkan permohonan, belum tentu program dalam RPJMD bisa terlaksana. Ini menjadi tantangan berat bagi daerah,” jelasnya.
Di tengah tekanan anggaran, pemerintah kota mulai mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Beberapa sektor yang dioptimalkan antara lain, retribusi parkir, layanan daerah
dan potensi investasi.
Meski demikian, Pemkot memastikan kebijakan tersebut tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Hal ini penting, agar masyarakat merasa tidak terbebani.
“Kami berupaya meningkatkan PAD, tapi tetap tidak memberatkan masyarakat. Di sisi lain, peluang investasi juga terus kami buka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” tegas Neni.
Ketergantungan Dana Pusat Masih Tinggi
Neni juga menyoroti tingginya ketergantungan daerah terhadap dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Situasi diperparah dengan ketidakpastian penyaluran anggaran yang sempat mengalami pengurangan hingga 25 persen.
Menurutnya, kondisi ini sangat mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah secara keseluruhan.
“Kondisi ini jelas mempengaruhi perencanaan daerah, tapi kami tetap berkomitmen menjalankan program prioritas untuk masyarakat,” pungkasnya. (Advertorial)
