TERASKATA.COM, BONTANG – Pemerintah Kota Bontang terus memperkuat sektor ekonomi kerakyatan dengan mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) naik kelas.
Itu melalui program bantuan modal usaha tanpa bunga bekerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menyebut program tersebut menunjukkan perkembangan positif dan mendapat respons baik dari para pelaku usaha, selama dijalankan sesuai mekanisme yang berlaku.
“Progresnya bagus sepanjang sesuai dengan mekanisme dan aturan. Yang penting pelaku usaha punya NIB dan tidak punya masalah kredit,” ujarnya, Senin (30/3/2026).
Melalui program ini, pelaku UMKM dapat mengakses pinjaman hingga Rp50 juta tanpa agunan. Namun, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, seperti memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) serta lolos proses BI checking sebagai bagian dari penilaian kelayakan kredit oleh perbankan.
Kebijakan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menekankan pentingnya dukungan pembiayaan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku UMKM.
Selain itu, implementasi NIB juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 yang mempermudah legalitas usaha melalui sistem perizinan berbasis risiko.
Kemudahan akses permodalan ini diharapkan mampu mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis, meningkatkan kapasitas produksi, hingga memperluas jangkauan pasar.
Meski demikian, Neni mengakui masih terdapat sejumlah pelaku UMKM yang belum memanfaatkan program tersebut. Salah satu kendala utama adalah kekhawatiran terhadap riwayat kredit dalam proses BI checking yang menjadi pertimbangan pihak bank.
“Bank juga harus berhati-hati karena tidak ingin mengalami kerugian. Tapi kalau BI checking-nya lancar, tentu ini peluang besar untuk mengembangkan usaha,” jelasnya.
Berdasarkan data sementara, sekitar 200 kelompok UMKM telah memanfaatkan program ini. Ke depan, Pemerintah Kota Bontang menargetkan sebanyak 500 pelaku UMKM dapat mengakses bantuan modal setiap tahunnya sebagai upaya memperkuat struktur perekonomian daerah.
Neni juga mengingatkan pentingnya tanggung jawab penerima bantuan agar dana yang diperoleh digunakan secara produktif dan tepat sasaran.
“Yang penting bayar lancar, jangan macet. Jangan dipakai untuk hal lain seperti kebutuhan pribadi yang tidak produktif,” tegasnya. (Advertorial)
