TERASKATA.Com, Kutai Timur — Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Sangatta Selatan kembali menegaskan ironi pembangunan di wilayah penyangga ibu kota kabupaten. Meski berstatus kawasan perkotaan, sejumlah desa dan dusun masih berkutat pada persoalan mendasar, yakni jalan rusak, drainase tak terhubung, hingga listrik yang belum menjangkau warga.
Dalam forum Musrenbang, mayoritas usulan desa kembali bertumpu pada infrastruktur dasar peningkatan jalan penghubung antar desa, drainase, dan listrik. Sejumlah dusun seperti Sungai Tabuan, Sangkima, dan Teluk Lombok disebut belum sepenuhnya teraliri listrik, meski usulan serupa telah diajukan hampir setiap tahun.
“Setiap Musrenbang selalu jadi prioritas, tapi sampai hari ini belum terealisasi,” ujar Camat Sangatta Selatan, Dewi, Senin (9/2/2026).
Pemerintah daerah mengklaim, proses sinkronisasi usulan telah tercatat dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) bersama Bappeda, namun keterbatasan anggaran masih menjadi penghambat utama.
Di sisi lain, persoalan banjir juga menjadi keluhan tahunan warga Sangatta Selatan. Kawasan permukiman di bantaran sungai seperti Kampung Kajang, Kampung Tengah, Masabang, hingga Kilometer 1 disebut sebagai daerah langganan genangan akibat buruknya tata kelola air dan ketiadaan drainase yang terhubung langsung ke badan penerima.
“Akses jalan kita itu kan belum ada drainase permanen yang memang terhubung langsung ke badan penerima ya, contohnya kayak di jalan poros KM 1. Kalau kita lihat, jadi air buangan itu justru mengalirnya ke daerah pemukiman yang di bawah gunung,” sebutnya.
Alih-alih relokasi yang dinilai mahal dan sulit dilakukan, pemerintah mendorong pendekatan adaptasi. Warga di kawasan rawan banjir diminta menyesuaikan bentuk bangunan agar lebih tahan terhadap genangan. Namun, warga berharap solusi struktural tetap dijalankan, terutama pembenahan drainase dan pengendalian aliran air.
“Ya, yang bisa kita lakukan ya bagaimana mensosialisasikan agar bangunan-bangunan ini bisa beradaptasi dengan banjir. Sosialisasikan ke masyarakat-masyarakat kita yang memang berlokasi di daerah yang rawan banjir itu, apa mempunyai bangunan yang memang ibaratnya mampu menghindarkan dari banjir,” terangnya.
Masalah infrastruktur ini dinilai berdampak langsung pada ekonomi dan akses layanan dasar. Jalan rusak membuat warga desa kesulitan menjual hasil pertanian dan mengakses pasar. Anak-anak desa pun banyak yang berhenti sekolah di tingkat SMP karena harus menempuh perjalanan jauh ke pusat kota dengan biaya tinggi.
Dewi menyoroti masih masifnya pembangunan badan jalan baru di kawasan yang belum berpenghuni, sementara jalan penghubung antar desa justru terabaikan.
“Karena kan kalau saya nelusurin jalan ring road ini proyek-proyek pembangunan badan jalan baru itu kan banyak. Kan, pembangunan badan jalan baru itu tidak bertuan. Tidak ada masyarakat di posisi jalan-jalan baru itu,” ucapnya.
Sangatta Selatan hingga kini belum memiliki jalan kolektor antar desa dan masih bergantung pada akses milik perusahaan. Kondisi ini mempertegas ketimpangan pembangunan, terlebih ketika wilayah ini secara zonasi masuk kawasan perkotaan Kabupaten Kutai Timur.
Pemerintah daerah pun diminta berani menggeser prioritas, bahkan jika harus menunda proyek-proyek yang dinilai belum mendesak.
“Bentuk pembiayaannya seperti apa silakan, yang penting usulan prioritas ini benar-benar terealisasi,” pungkasnya. (Ronny)
