TERASKATA.Com, Kutai Timur – Ketiadaan sekolah menengah atas (SMA) di Desa Sangkima, Kecamatan Sangatta Selatan, Kutai Timur, memaksa para pelajar menempuh jarak hingga 13 kilometer ke Kota Sangatta demi melanjutkan pendidikan. Kondisi infrastruktur jalan yang belum memadai disebut menjadi salah satu penyebab anak-anak desa kesulitan mengakses sekolah.
Kepala Desa Sangkima, Muhammad Alwi, mengatakan hingga kini belum ada SMA di wilayahnya. Akibatnya, siswa lulusan SMP harus bersekolah ke Sangatta, bahkan sebagian warga pesisir menempuh jarak hingga 20 kilometer.
“Kalau dari Sangkima ke Sangatta itu sekitar 13 kilometer. Ada juga yang sampai 20 kilometer dari wilayah pesisir,” kata Alwi saat dihubungi melalui WhatsApp, Rabu (11/2/2026).
Menurut dia, jarak tersebut sebenarnya bukan persoalan besar jika didukung infrastruktur jalan yang layak. Namun, Ring Road yang diharapkan menjadi akses utama hingga kini belum tersambung sepenuhnya.
Alwi menjelaskan, jalan tersebut baru terbuka sekitar 9 kilometer dan belum diteruskan sejak pertama kali dibangun pada masa Bupati Kutai Timur yang pertama.
“Sudah berapa puluh tahun sejak Kutai Timur berdiri, tapi pembukaan Ring Road itu baru sekitar 9 kilometer dan belum dilanjutkan sampai sekarang,” terangnya.
Ia menyebut alasan kawasan Taman Nasional Kutai (TNK) kerap menjadi dalih belum dilanjutkannya pembangunan jalan. Padahal, menurut Alwi, solusi kerja sama melalui perjanjian kerja sama (PKS) dimungkinkan selama tidak masuk zona inti.
“Kami maklum kalau itu kawasan TNK. Tapi masa sudah puluhan tahun tidak ada solusi? Balai TNK sendiri menyampaikan mereka tidak anti pembangunan, selama ada PKS dan tidak masuk zona inti,” katanya.
Alwi mengungkapkan, dampak dari belum tersambungnya akses jalan tersebut sangat dirasakan masyarakat, terutama di sektor pendidikan. Tidak sedikit siswa yang akhirnya berhenti sekolah karena keterbatasan biaya untuk tinggal di kota.
“Banyak yang kurang mampu akhirnya berhenti sekolah karena harus kos di Sangatta. Tidak semua orang tua sanggup membiayai,” ujarmya.
Selain persoalan ekonomi, ia juga menyoroti lemahnya pengawasan orang tua terhadap anak yang harus tinggal jauh dari keluarga.
“Kalau anak kos, lepas dari pantauan orang tua. Pergaulan di kota kadang membuat mereka terpengaruh, bahkan ada yang akhirnya gagal lulus,” tuturnya.
Pemerintah kecamatan bersama pemerintah daerah, lanjut dia, telah menggelar rapat membahas kemungkinan kerja sama untuk pengembangan infrastruktur di kawasan tersebut. Harapannya, pembangunan jalan bisa segera direalisasikan demi membuka akses layanan dasar bagi masyarakat.
“Kalau jalannya bagus, 13 kilometer itu bukan jarak yang sulit. Pendidikan anak-anak kami pasti jauh lebih mudah,” pungkasnya. (Ronny)
