Teraskata.com

Informasi Seputar Kalimantan Timur

‎PKS Kutim Beri Dukungan Bernuansa Kritis atas Nota Keuangan RAPBD 2026

Biro Bontang
Ketua Fraksi PKS DPRD Kutim, Akbar Tanjung.

TERASKATA.Com, Kutai Timur‎‎ – Ketua Fraksi PKS DPRD Kutai Timur, Akbar Tanjung, menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD, Selasa (25/11).

‎Dalam penyampaiannya, Fraksi PKS menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang telah menyerahkan dokumen RAPBD 2026 sebagai bagian penting dari proses penganggaran daerah.

‎“Kami menyadari sepenuhnya bahwa RAPBD 2026 adalah instrumen krusial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai tujuan bernegara dalam batas otonomi daerah,” ujar Akbar Tanjung.

‎Ia menyebutkan, penyusunan RAPBD telah berpedoman pada RPJMD 2025–2029, RKPD 2026 serta KUA–PPAS yang telah disepakati bersama.

‎PKS juga menegaskan dukungan terhadap upaya pemerintah daerah dalam menyusun anggaran yang berpihak kepada rakyat. Dengan catatan agar alokasi dana benar-benar efektif dan tepat sasaran.

‎Akbar menyoroti proyeksi pendapatan daerah yang mencapai Rp5,736 triliun. Menurutnya, angka tersebut mencerminkan potensi daerah dan komitmen pemerintah dalam memaksimalkan pendapatan transfer sebesar Rp5,212 triliun.

‎PKS juga mengapresiasi enam prioritas pembangunan daerah. Seperti peningkatan infrastruktur dan konektivitas, transformasi ekonomi berkelanjutan. Serta peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan kesehatan.

‎Meski demikian, Fraksi PKS memberikan sejumlah catatan kritis terkait efisiensi dan prioritas belanja daerah.

‎Akbar meminta Pemkab Kutim melakukan penajaman alokasi dan evaluasi efektivitas setiap jenis belanja.

‎“Kami mendesak pemerintah memastikan penyelesaian tahap awal dan groundbreaking proyek multiyears dapat dilaksanakan pada awal tahun anggaran,” tegas Akbar.

‎Menutup pandangan umum, Fraksi PKS menegaskan tetap mendukung RAPBD 2026. Dengan harapan seluruh catatan dan solusi konstruktif dapat diakomodasi dalam pembahasan selanjutnya.

‎“Seluruh usaha pembangunan yang telah ditetapkan diharapkan membawa kebermanfaatan bagi masyarakat Kutai Timur,” pungkasnya. (adv)

Berita DPRD Bontang terbaru hari ini