TERASKATA.Com, Kutai Timur – Menjelang Hari Raya Idulfitri 2026, saat kebutuhan bahan pokok masyarakat meningkat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) justru dipastikan tidak memiliki anggaran untuk kegiatan pemantauan dan pengendalian bahan pokok dan barang penting (bapokting).
Ketiadaan anggaran ini memicu kekhawatiran melemahnya kontrol harga di pasar, terutama di wilayah pedalaman yang selama ini sudah minim pengawasan.
Fungsional Ahli Madya Disperindag Kutim, Benita, mengungkapkan dua kegiatan utama, yakni pemantauan dan pengendalian bapokting, tidak tercantum dalam sistem perencanaan anggaran 2026.
“Dua kegiatan, pemantauan bapokting dan pengendalian bapokting, tidak ada di sistem. Di Bappeda hilang. Saya juga tidak tahu kenapa tiba-tiba tidak ada,” ujar Benita saat ditemui, Jumat (20/2/2026).
Pada 2025, anggaran pengawasan bapokting hanya sekitar Rp100 juta. Dengan keterbatasan itu, Disperindag hanya mampu menjangkau tiga dari 18 kecamatan, yakni Sangatta Utara, Kaliorang, dan Sangkulirang, serta Rantau Pulung sebagai lintasan.
“Dari 18 kecamatan dengan 11 pasar, hanya tiga pasar yang bisa kami datangi,” katanya.
Kini, tanpa alokasi anggaran sama sekali, pengawasan harga di wilayah seperti Busang, Muara Bengkal, Long Mesangat, dan Karangan dipastikan tidak dapat dilakukan. Padahal, menjelang Lebaran, permintaan beras, gula, minyak goreng, hingga daging biasanya meningkat signifikan.
Selain persoalan anggaran, Disperindag juga terkendala sarana operasional. Hingga kini belum tersedia kendaraan dinas lapangan yang memadai. Selama ini, tim pengawas harus menyewa kendaraan untuk menjangkau medan berat di pedalaman.
Benita menegaskan pihaknya tetap siap bekerja meski tanpa honor harian, selama kebutuhan operasional dasar tersedia.
“Tidak usah bicara honor. Minimal ada uang makan di jalan, biaya menginap, dan sewa mobil. Tapi sekarang, satu persen pun tidak tersedia,” ujarnya.
Tanpa pengawasan aktif dari pemerintah daerah, potensi lonjakan harga jelang Lebaran dikhawatirkan semakin sulit dikendalikan dan berimbas langsung pada daya beli masyarakat Kutim. (Ronny)
