TERASKATA.COM, BONTANG – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, resmi membuka kegiatan entry meeting pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, Senin (6/4/2026).
Kegiatan yang digelar di Kantor Wali Kota Bontang ini menjadi langkah awal dalam proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
Acara tersebut diinisiasi oleh Inspektorat Daerah dan dihadiri Sekretaris Daerah Bontang Akhmad Suharto, jajaran BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur, serta seluruh kepala OPD, camat, dan lurah se-Kota Bontang.
Pemkot Optimistis Raih WTP ke-12
Dalam laporannya, Akhmad Suharto menyampaikan bahwa pemeriksaan pendahuluan telah dilakukan selama tiga hari. Selain itu, dokumen LKPD unaudited juga telah diserahkan kepada BPK pada 31 Maret 2026.
Berdasarkan hasil sementara, tidak ditemukan temuan signifikan pada tahap awal. Hal ini membuat Pemerintah Kota Bontang optimistis dapat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut.
Wali Kota Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas
Wali Kota Neni Moerniaeni menegaskan bahwa proses pemeriksaan merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.
Ia meminta seluruh perangkat daerah bersikap kooperatif selama proses audit berlangsung.
“Target kita mempertahankan opini WTP ke-12. Jika ada temuan, segera tindak lanjuti,” tegasnya.
Audit Berlangsung 35 Hari
Sementara itu, perwakilan BPK menjelaskan bahwa pemeriksaan terinci ini bertujuan menilai tingkat kepatuhan, efektivitas pengelolaan keuangan, serta kesesuaian laporan dengan standar akuntansi pemerintahan.
Proses audit dijadwalkan berlangsung selama kurang lebih 35 hari hingga awal Mei 2026.
Selama periode tersebut, seluruh perangkat daerah diminta mendukung kelancaran pemeriksaan dengan menyediakan data dan informasi secara tepat waktu.
(Advertorial)
