TERASKATA.COM, BONTANG – Pemerintah Kota Bontang terus mempercepat perluasan jaringan gas rumah tangga (jargas) sebagai bagian dari upaya menghadirkan energi murah dan ramah lingkungan bagi masyarakat.
Fokus utama kini diarahkan pada pembangunan pipa induk menuju kawasan Bontang Lestari yang hingga saat ini masih belum terjangkau layanan tersebut.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mengungkapkan bahwa tantangan utama pembangunan jargas di wilayah tersebut terletak pada kondisi geografis serta jarak antarpermukiman yang berjauhan. Hal ini berdampak langsung pada tingginya kebutuhan anggaran infrastruktur.
“Memang tarikannya panjang dan biayanya besar, apalagi rumahnya berjauhan,” ujarnya.
Meski demikian, Pemkot Bontang tidak tinggal diam. Komunikasi intensif terus dilakukan dengan pemerintah pusat untuk memastikan proyek strategis ini dapat direalisasikan.
Langkah ini sejalan dengan kebijakan nasional dalam pemanfaatan energi bersih dan efisien.
Secara regulasi, pengembangan jaringan gas rumah tangga merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi yang menekankan pentingnya diversifikasi energi dan pengurangan ketergantungan terhadap bahan bakar minyak.
Selain itu, program jargas juga diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi melalui Jaringan Gas untuk Rumah Tangga yang mengatur percepatan pembangunan infrastruktur gas bumi secara nasional.
Upaya Pemkot Bontang pun mulai menunjukkan hasil positif. Pada tahun lalu, kota ini berhasil mendapatkan tambahan sekitar 11 ribu sambungan jargas. Dengan demikian, total sambungan saat ini telah mencapai sekitar 14 ribu dan masih berpotensi terus bertambah seiring dukungan pemerintah pusat.
Tak hanya memperluas jaringan, Neni juga mendorong agar Bontang ditetapkan sebagai kota percontohan (pilot project) program city gas di Indonesia. Dalam waktu dekat, ia dijadwalkan bertemu dengan Direktur Jenderal terkait untuk menyampaikan usulan tersebut secara langsung.
“Besok saya diterima Pak Dirjen, saya usulkan agar Bontang dijadikan city gas di Indonesia,” katanya.
Menurutnya, program jargas memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat. Seluruh biaya pembangunan ditanggung oleh pemerintah pusat, sehingga warga tidak perlu mengeluarkan biaya pemasangan yang jika dihitung secara mandiri bisa mencapai sekitar Rp7 juta per rumah.
“Tidak ada satu rupiah pun dari APBD, semua dari pusat. Kita hanya menerima manfaat,” tegasnya.
Selain itu, program ini juga selaras dengan kebijakan transisi energi nasional yang lebih ramah lingkungan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional yang menargetkan peningkatan pemanfaatan gas bumi sebagai energi transisi menuju bauran energi yang lebih bersih.
Pemkot Bontang berharap pemerintah pusat dapat memberikan prioritas anggaran untuk memperluas jaringan hingga ke Bontang Lestari, meskipun membutuhkan investasi yang tidak sedikit.
“Harapannya, seluruh masyarakat Bontang dapat menikmati akses energi yang lebih murah dan ramah lingkungan,” tandasnya. (Advertorial)
