BONTANG – Pemerintah Kota Bontang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) bersama BNNK Bontang menggelar Rapat Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) 2026 di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota, Kamis (12/3/2026), kemarin.
Kegiatan ini melibatkan instansi vertikal, OPD, camat, lurah, hingga perwakilan perusahaan.
Rapat tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menekan peredaran narkotika di Kota Bontang.
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menegaskan bahwa penanganan narkoba membutuhkan keterlibatan semua pihak.
“Permasalahan narkoba tidak bisa ditangani satu pihak saja. Pemerintah, masyarakat, hingga dunia usaha harus terlibat aktif agar pencegahan di Kota Bontang lebih efektif,” ujarnya.
Sebagai bentuk komitmen, pemerintah telah menerbitkan Perda Nomor 4 Tahun 2023 dan membentuk Tim Terpadu P4GN untuk memperkuat langkah pencegahan.
“Kami juga membentuk Kelurahan Bersinar dan Satgas Anti Narkoba sebagai upaya pengawasan hingga ke tingkat lingkungan,” tambahnya.
Kepala Kesbangpol Bontang, Deddy, menyampaikan bahwa edukasi menjadi fokus utama, khususnya bagi kalangan pelajar yang jumlahnya mencapai puluhan ribu.
“Sekitar 50 ribu pelajar menjadi perhatian kami dalam program edukasi agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba sejak dini,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan capaian positif pada 2025, di mana inovasi pencegahan narkoba Bontang masuk dalam 23 terbaik tingkat nasional.
Sementara itu, Kepala BNNK Bontang, Lulyana Ramdhani, menekankan pentingnya kewaspadaan meski angka prevalensi relatif rendah.
“Meski prevalensi relatif rendah, kewaspadaan harus tetap ditingkatkan agar Bontang tetap aman dari ancaman narkotika,” ujarnya.
Melalui rencana aksi ini, pemerintah berharap kolaborasi lintas sektor mampu menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba.
“Ini bagian dari upaya bersama menuju generasi sehat dan mendukung visi Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. (Advertorial)
