Kutim — Wakil Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Arfan tanggapi positif Pemkab Kutim terkait penanganan stunting. Ia pun meminta pelayanan kesehatan terus dilakukan secara maksimal hingga ke desa bagian pelosok.
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang telah disediakan di setiap wilayah, sejatinya bisa dimanfaatkan untuk pencegahan stunting sejak dini terhadap ibu hamil dan anak balita.
Tidak hanya itu, rumah sakit pemerintah dan swasta juga turut diminta menggalakkan sosialisasi mengenai stunting. “Posyandu merupakan garda terdepan dalam memberikan asupan gizi bagi ibu hamil dan balita. Karenanya, fasilitas kesehatan ini perlu dimaksimalkan,” ucapnya beberapa waktu lalu.
Sesuai dengan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kutim, tiga tahun terakhir angka stunting menurun cukup signifikan. Pada 2021, angka stunting 27,5 persen. Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 24,7 persen. Sementara tahun 2023, angka stunting susut menjadi 17 persen.
Ucap Arfan, legislatif telah intens melakukan komunikasi terhadap pihak rumah sakit maupun fasilitas kesehatan tingkat bawah. Salah satu tujuannya, yakni mendorong peningkatan kualitas pelayanan untuk masyarakat Kutim.
“Pelayanan prima harus diberikan kepada masyarakat. Tidak hanya untuk pengurangan angka stunting, tapi seluruh jenis penyakit pasien yang membutuhkan penanganan harus diperhatikan,” ucapnya.
Lebih jauh ia menyinggung soal BPJS Kesehatan. Ia menyampaikan, Pemda telah menggelontorkan anggaran cukup tinggi untuk penanganan kesehatan. “Sehingga tidak ada alasan masyarakat untuk tidak hidup sehat,”
Masalah stunting memang jadi salah satu isu penting di berbagai belahan dunia. Arfan menyebut, pemerintah pusat hingga daerah telah menaruh perhatian dan memaksimalkan upaya penanganan stunting ini. Tak terkecuali di Kutim.
“Kita harap ke depannya semakin turun lagi. Ini untuk kesejahteraan dan kebaikan kita bersama-sama,” pungkas Arfan. (ADV)
