Kritik Pengelolaan Sungai Mahakam, Subandi : Daerah Rugi, Pusat Untung

TERASKATAKALTIM– Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Subandi, menilai pengelolaan arus lalu lintas Sungai Mahakam saat ini tidak adil bagi daerah.

Ia menyoroti absennya kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari aktivitas ekonomi yang padat di jalur transportasi air tersebut.

“Ini harus diperjuangkan pemerintah provinsi. Kalau tidak bisa full dikelola daerah, minimal ada profit yang masuk ke kita,” tegas Subandi, Senin (19/5/2025).

Menurutnya, kendali penuh atas moda transportasi air termasuk lalu lintas tongkang batu bara masih berada di tangan pemerintah pusat.

Kondisi ini dinilainya merugikan Kaltim, yang menanggung dampak sosial dan infrastruktur, tetapi tidak mendapat imbal balik setimpal.

Setiap hari, kata Subandi, kapal tambang melintas di Sungai Mahakam, melewati jembatan-jembatan penghubung kota dan wilayah padat penduduk. Namun, hingga kini belum ada skema royalti atau retribusi khusus yang diberikan ke pemerintah daerah dari aktivitas tersebut.

“Logikanya, ini tidak fair. Kerusakan jembatan kita tanggung, masyarakat kita yang terdampak, tapi daerah tidak dapat apa-apa,” ujarnya.

Subandi mencontohkan insiden jembatan rusak akibat tongkang batu bara yang kerap menabrak struktur penting. Sayangnya, biaya perbaikan justru dibebankan ke APBD Kaltim, bukan pihak pengguna jalur air.

Ia menegaskan bahwa sudah saatnya pemerintah pusat dan daerah duduk bersama meninjau ulang aturan yang berlaku. Menurutnya, jika kewenangan penuh tak bisa dilimpahkan ke daerah, maka pembagian keuntungan harus dilakukan secara adil dan proporsional.

“Perlu revisi aturan nasional. Ini bukan soal ego kewenangan, tapi soal keadilan fiskal dan keberlanjutan pembangunan di daerah,” tuturnya.

Dorongan ini mencerminkan semangat otonomi daerah, agar daerah tidak hanya menjadi “penonton” dari eksploitasi sumber daya, tetapi juga penerima manfaat langsung demi kesejahteraan warganya

RF (ADV DPRD KALTIM)