Ekti Imanuel Desak Pemerintah Percepat Perbaikan Jalan Penghubung Kutai Barat-Mahakam Ulu

TERASKATAKALTIM – Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi infrastruktur jalan yang rusak parah di wilayah pedalaman, terutama di jalur penghubung antara Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu.

Ia meminta Pemerintah Provinsi Kaltim dan pemerintah pusat untuk segera mengambil langkah konkret dalam perbaikan akses darat tersebut.

Menurut Ekti, jalur darat di kawasan tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat, khususnya dalam distribusi barang kebutuhan pokok.

Namun, kerusakan jalan yang berkepanjangan memaksa warga menggantungkan aktivitas logistik pada transportasi sungai.

“Jalur ini punya peran krusial, terutama untuk mengangkut kebutuhan sehari-hari warga. Tapi saat jalur darat rusak, warga tidak punya pilihan selain lewat sungai yang risikonya tinggi,” ungkapnya, Sabtu (17/5/25).

Ia menjelaskan bahwa ketergantungan pada jalur sungai sangat bergantung pada kondisi cuaca. Ketika hujan lebat mengguyur dan debit air meningkat, arus sungai menjadi berbahaya dan bisa menghentikan arus distribusi barang sepenuhnya.

Hal ini, lanjut Ekti, turut menyebabkan kenaikan harga barang kebutuhan di wilayah pedalaman.

“Distribusi bisa terganggu bahkan terhenti total saat cuaca buruk. Ini menambah beban ekonomi masyarakat karena harga barang ikut melonjak,” katanya.

Ekti menekankan bahwa pembangunan jalan yang layak bukan hanya soal mobilitas, tetapi juga menyangkut keadilan akses bagi masyarakat pedalaman.

Menurutnya, infrastruktur yang baik akan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, memudahkan akses ke layanan pendidikan, serta memperlancar penanganan kesehatan.

“Perbaikan jalan adalah kunci mengurangi ketimpangan antara kota dan desa. Pemerintah harus memprioritaskan ini,” tegas politisi asal Kutai Barat tersebut.

Ia pun berharap agar upaya pemerataan pembangunan di Kaltim tidak berhenti pada wacana, melainkan diwujudkan melalui langkah nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat.

RF (ADV DPRD KALTIM)