DPRD Kaltim Dorong Efisiensi dan Inovasi Hadapi Proyeksi Penurunan APBD 2026

TERASKATAKALTIM – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, meminta Pemerintah Provinsi Kaltim untuk lebih efisien dan inovatif dalam mengelola keuangan daerah menyusul proyeksi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.

Penurunan yang diperkirakan mencapai Rp2 triliun ini, menurutnya, harus menjadi momentum untuk menata ulang kebijakan fiskal secara cerdas dan strategis.

“Yang kita miliki nanti bukan lagi Rp20 triliun, melainkan sekitar Rp18 triliun. Dan jumlah itu pun harus dibagi lagi ke seluruh kabupaten/kota,” jelas Hasanuddin, akrab disapa Hamas, pada Kamis (15/5/25).

Ia mengungkapkan, penurunan APBD terutama disebabkan oleh berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH), yang selama ini menjadi salah satu pilar utama pendapatan daerah.

Dalam situasi ini, Hamas menekankan pentingnya memperketat pengeluaran tanpa mengorbankan kualitas layanan publik dan program prioritas.

Menurut Hamas, pengurangan belanja bukan satu-satunya solusi. Ia menekankan perlunya diversifikasi pendapatan melalui optimalisasi aset daerah, peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pengembangan sektor non-migas seperti pertanian, pariwisata, dan industri jasa.

“Pembangunan harus tetap berjalan. Kalau kita tidak cerdas dalam mengelola anggaran, program-program strategis bisa berhenti. Padahal harapan masyarakat tetap tinggi,” ujarnya.

Salah satu bentuk efisiensi yang ia dorong adalah memaksimalkan penggunaan fasilitas milik pemerintah untuk kegiatan kedinasan.

Ia menyayangkan jika anggaran masih banyak terserap hanya untuk menyewa tempat, padahal gedung-gedung pemerintah tersedia.

“Kalau ada fasilitas sendiri, gunakan itu. Hal sederhana seperti ini bisa memberi dampak besar dalam penghematan,” ucapnya.

Namun, Hamas mengingatkan bahwa efisiensi harus dilakukan secara selektif dan terukur. Program-program esensial seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur dasar tidak boleh terkena dampak penghematan secara sembarangan.

“Intinya bukan sekadar hemat, tapi cerdas dan bijak dalam menata anggaran agar pembangunan tetap berkelanjutan dan kesejahteraan rakyat terjaga,” pungkasnya.

RF (ADV DPRD KALTIM)