DPRD Kaltim Dukung Pendidikan Gratis, Tekankan Evaluasi dan Efisiensi Anggaran

TERASKATAKALTIM – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis, menyatakan dukungan lembaganya terhadap program pendidikan gratis yang menjadi salah satu agenda prioritas Gubernur Kaltim dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Meski demikian, ia menegaskan pentingnya evaluasi berkala agar program ini benar-benar efektif dan tepat sasaran.

“DPRD Kaltim tentu mendukung penuh program pendidikan gratis ini. Namun, kami menyarankan agar program ini dievaluasi secara bertahap, sehingga kita bisa melihat hal-hal yang perlu dibenahi atau diperbaiki,” ujar Ananda, Sabtu (10/5/25).

Program pendidikan gratis menjadi sorotan utama dalam pembahasan RPJMD yang saat ini tengah difinalisasi. Seiring proses tersebut, DPRD Kaltim dan pemerintah provinsi juga membahas alokasi anggaran yang akan menopang pelaksanaan program ini.

Ananda berharap penggunaan anggaran dilakukan secara efisien agar manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.

Menurutnya, meski program sudah berjalan, masih terbuka ruang untuk penyempurnaan. Evaluasi akan menjadi alat penting untuk mengetahui sejauh mana efektivitas program tersebut di lapangan.

“Kami memberikan kesempatan bagi program ini untuk berjalan terlebih dahulu. Jika ada hal-hal yang kurang optimal, segera diperbaiki. Dan tentunya, hal-hal yang sudah berjalan baik akan terus ditingkatkan,” jelasnya.

Terkait pembiayaan, Ananda menyebut telah dilakukan penyesuaian anggaran sebagai bentuk efisiensi fiskal. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa program-program prioritas tetap terlaksana meskipun di tengah keterbatasan anggaran.

“Penting untuk menyesuaikan anggaran dengan kapasitas fiskal yang ada. Program prioritas Gubernur harus didahulukan, sementara program-program lainnya dapat disesuaikan atau bahkan ditunda untuk sementara,” jelasnya.

DPRD Kaltim optimis bahwa dengan pengawasan dan evaluasi rutin, program pendidikan gratis akan memberikan dampak signifikan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.

(RF | ADV DPRD KALTIM)