Sangatta – Wakil Ketua I DPRD Kutai Timur, Sayid Anjas, memberikan tanggapan mengenai keterlambatan pengerjaan proyek Multi Years Contract (MYC) yang dipastikan molor dan tidak dapat diselesaikan dalam tahun anggaran ini. Evaluasi menyeluruh kini tengah dilakukan untuk memastikan proyek-proyek tersebut dapat berjalan optimal dan selesai sesuai target.
“Ya, saya sudah berdiskusi dengan Ketua Komisi C. Mereka tengah menyusun beberapa inspeksi dan evaluasi untuk memastikan proyek MYC yang ada bisa selesai 100 persen,” ujar Anjas di ruang kerjanya, Senin, 4 November 2024.
Anjas, yang merupakan politisi dari Partai Golkar, menjelaskan bahwa dalam hasil pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan, terungkap bahwa ada beberapa proyek dari total 18 pekerjaan yang diperkirakan tidak akan selesai tepat waktu. “Saya tidak terlalu hapal jumlah pastinya, tetapi ada beberapa proyek yang kemungkinan besar tidak bisa diselesaikan tahun ini,” ujarnya.
DPRD Kutim, setelah melakukan pembahasan mendalam mengenai APBD Perubahan, memutuskan untuk memprioritaskan proyek-proyek yang berpotensi dapat diselesaikan dalam tahun anggaran ini. Anjas menyebutkan angka Rp. 270 miliar telah dialokasikan untuk membiayai proyek MYC yang dianggap mampu selesai tahun ini. “Pengawasan pun sudah dilakukan,” tambahnya, memastikan bahwa proses evaluasi dan pemantauan berjalan sebagaimana mestinya.
Anjas juga menyoroti persoalan keterlambatan pencairan dana dari pemerintah pusat ke kas daerah yang menjadi hambatan besar dalam kelanjutan proyek MYC. “Persoalan utama ada pada keterlambatan penyaluran dana dari pusat masuk kas daerah. Seharusnya sudah dimitigasi bersama oleh para kontraktor, tapi tetap mereka tidak bisa menanggulanginya karena terlalu dekat masa akhir anggaran,” jelasnya. Meski sudah diprediksi oleh para kontraktor, kendala ini tetap berdampak signifikan pada pelaksanaan proyek.
DPRD Kutai Timur berkomitmen untuk melakukan pengawasan ketat dan evaluasi terhadap proyek MYC agar dapat diselesaikan dengan baik. Upaya ini dilakukan untuk memastikan pembangunan infrastruktur di Kutim tetap berjalan meskipun menghadapi berbagai tantangan.(adv)
