Hambatan Moratorium Kemendagri: Pemekaran Kutai Utara Terus Didorong

Sangatta – Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur, Rizali Hadi, mengungkapkan bahwa pembentukan Kabupaten Kutai Utara secara administratif dan teknis sebenarnya telah siap. Namun, moratorium yang diberlakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih menjadi penghalang utama. “Kutai Utara sudah siap (secara administratif dan teknis), namun moratorium dari Kemendagri yang menjadi hambatan utama,” jelas Rizali beberapa waktu lalu.

Wilayah Kutai Utara diusulkan mencakup delapan kecamatan, yaitu Muara Wahau, Muara Bengkal, Muara Ancalong, Busang, Long Mesangat, Telen, Kombeng, dan Batu Ampar. Pemekaran ini diharapkan bisa mempercepat pembangunan dan mempermudah pelayanan publik di wilayah yang luas tersebut.

Berbeda dengan Kutai Utara, pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Sangkulirang menghadapi tantangan jumlah penduduk yang belum memenuhi syarat minimal 143.581 jiwa. Kondisi ini menjadi kendala signifikan meskipun pemerintah daerah terus berupaya memajukan wilayah tersebut. “Jumlah penduduk yang belum mencukupi menjadi tantangan dalam pembentukan DOB Sangkulirang,” jelas Rizali.

Rizali menegaskan pentingnya pemekaran wilayah di Kutai Timur, mengingat posisinya yang strategis sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. “Dengan luas wilayah yang sangat besar, pemekaran akan mempermudah percepatan pembangunan di seluruh wilayah Kalimantan Timur, khususnya di Kutai Timur,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur juga siap memberikan dukungan administrasi dan keuangan untuk mempercepat proses pembentukan DOB, asalkan mendapat persetujuan dari legislatif dan pemangku kepentingan. Dukungan ini diharapkan bisa memperlancar persiapan pembentukan DOB di wilayah yang memenuhi persyaratan.

Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Kutai Timur, Bambang Bagus Wondo Saputra, turut menyuarakan pentingnya pemekaran untuk mendorong pembangunan, terutama di Daerah Pemilihan 4 (Dapil 4) yang ia wakili. “Kita memerlukan pembangunan rumah sakit yang memadai di Dapil 4. Akses kesehatan bagi masyarakat di daerah terpencil perlu ditingkatkan agar mereka tidak harus menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak,” jelas Bambang.

Bambang juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pendidikan. “Pendidikan juga harus menjadi prioritas, mengingat jumlah penduduk terus bertambah dan perkembangan daerah semakin pesat. Kita memerlukan sekolah-sekolah yang berkualitas serta kesejahteraan yang layak bagi para guru,” ungkapnya.

Ia menekankan bahwa kesejahteraan tenaga pendidik dan medis juga harus mendapat perhatian. “Kesejahteraan para guru dan tenaga medis harus menjadi perhatian, terutama di akhir tahun ini. Mereka adalah ujung tombak pelayanan bagi masyarakat, jadi sudah sepantasnya diperhatikan kesejahteraannya,” tegasnya.(adv)