Kutim — Legislato Kutim selenggarakan Rapat Paripurna (Rapur) yang ke-28 menyangkut Penyampaian Tanggapan Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, yang berlangsung pada Senin (24/06/2024).
Dalam kesempatan itu Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman melayangkan responsnya atas pandangan umum Fraksi Amanat Keadilan Berkarya (AKB). Bupati bilang pemerintah bakal melakukan peningkatan koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kutim.
“Agar terjalin sinergitas dalam pelaksanaan program, sehingga realisasi penyerapan anggaran bisa maksimal,” jelas Bupati.
Pemerintah, ucap Bupati, akan terus berupaya mengembangkan akses-akses untuk pelayanan publik sebagai wujud dukungan terhadap pengembangan perekonomian Kutim.
“Pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan akses-akses pelayanan publik agar mudah dijangkau seluruh masyarakat serta mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.
Diketahui, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) jadi sorotan Fraksi AKB pada Rapat Paripurna DPRD Kutim ke-27 menyangkut Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Penjelasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023, yang berlangsung pada Kamis (13/06/2024), yang dinilai tidak sesuai dengan target.
Anggota Fraksi AKB Mulyana waktu itu membeberkan kurangnya koordinasi pemerintah dengan OPD terkait. Itu berdampak pada capaian suatu program tidak berjalan maksimal. Contohnya peningkatan PAD, angka yang ditargetkan sebesar Rp 787,53 miliar, namun realisasinya hanya 44,76 persen.
Angka tersebut, tambah Mulyana, tanda bahwa strategi pemda dalam upaya meningkatkan PAD tak berjalan sesuai harapan.
Bahkan dinilainya, pemkab harusnya manjalankan fungsi evaluasi atas kontribusi yang diberikan badan usaha milik daerah (BUMD) dan perusahaan daerah (Perusda) yang ada di Kutim.
“Ini masih bisa ditingkatkan, dan tidak hanya berharap penuh pada sektor pertambangan saja. Pengelolaan kekayaan daerah masih perlu terus digali, termasuk juga dari pendapatan retribusi dan pajak daerah,” terangnya.
Diharapkan dengan adanya pertemuan ini seluruh pihak saling memahami dan berkomitmen untuk terus mengembangkan Kutim agar lebih maju. (Adv)
