Legislator Kaltim Minta Ketahanan Pangan Tak Sekadar Target Produksi, Tapi Sejahterakan Petani

TERASKATAKALTIM – Program ketahanan pangan di Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai perlu berorientasi lebih luas dari sekadar peningkatan hasil panen.

Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fadly Imawan, yang menekankan bahwa kesejahteraan petani harus menjadi indikator utama dalam keberhasilan swasembada pangan.

Menurut Fadly, selama ini berbagai program pertanian terlalu fokus pada kuantitas hasil, tanpa mempertimbangkan kesejahteraan ekonomi para petani sebagai garda terdepan sektor tersebut.

“Peningkatan produksi penting, tetapi yang paling esensial adalah memastikan bahwa petani dapat hidup layak dari hasil pertanian mereka,” ujarnya, Kamis (12/6/25).

Ia mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak bisa hanya diukur dari volume panen atau luas lahan yang ditanami. Yang lebih penting adalah bagaimana program tersebut membawa perubahan signifikan pada taraf hidup masyarakat desa, terutama mereka yang bergantung pada pertanian.

Fadly juga mengapresiasi kolaborasi lintas sektor, termasuk keterlibatan aktif TNI dan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan.

Ia menilai sinergi tersebut memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah, yang sangat penting dalam menciptakan sistem pangan yang tangguh.

“Kerja sama antarlembaga menjadi modal besar untuk menghadirkan ketahanan pangan yang tidak hanya produktif, tapi juga berkelanjutan,” ungkapnya.

Ia menekankan bahwa upaya swasembada tidak boleh bersifat jangka pendek. Pemerintah harus memikirkan strategi ketahanan pangan sebagai langkah strategis yang menyasar akar persoalan, seperti akses terhadap pupuk, harga jual hasil panen, hingga perlindungan sosial bagi petani.

“Kalau panen berhasil tetapi petaninya masih hidup dalam kesusahan, itu tanda bahwa program perlu dikaji ulang,” tegasnya.

Fadly berharap pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap inisiatif ketahanan pangan tidak hanya sukses di atas kertas, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan riil petani dan masyarakat desa.

RF (ADV DPRD KALTIM)