Ketua Komisi A DPRD Kutim Desak Percepatan Swasembada Pangan demi Ketahanan Daerah

Sangatta – Ketua Komisi A DPRD Kutai Timur (Kutim), Eddy Markus Palinggi, menyoroti tingginya ketergantungan Kutim pada suplai pangan dari luar daerah, terutama untuk komoditas seperti telur dan sayuran. Saat ini, sekitar 80 persen kebutuhan telur di Kutim masih dipenuhi dari impor Jawa dan Sulawesi, sedangkan produksi lokal hanya mencakup 20 persen. Hal ini, menurut Eddy, merupakan tantangan serius sekaligus peluang besar untuk memperkuat sektor peternakan dan pertanian lokal.

“Kutim memiliki lahan dan potensi besar untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Sayangnya, banyak komoditas seperti telur dan sayur masih harus didatangkan dari luar. Ini peluang bagi kita untuk memperkuat sektor peternakan dan pertanian lokal,” ungkap Eddy baru-baru ini di Kantor DPRD Kutai Timur.

Eddy menjelaskan bahwa sektor peternakan di Kutim memiliki potensi besar, khususnya untuk ternak sapi, ayam, dan babi. Namun, ia menilai bahwa pendekatan saat ini masih kurang optimal. Banyak program bantuan untuk peternak yang diluncurkan pemerintah, tetapi hasilnya masih jauh dari harapan. Menurut Eddy, masalah utama terletak pada kurangnya sistem pendampingan, monitoring, dan evaluasi yang berkelanjutan.

“Selama ini, banyak program bantuan peternakan di Kutim, tapi jarang ada hasil yang signifikan. Peternak butuh lebih dari sekadar bantuan awal; mereka perlu pendampingan terus-menerus dan sistem yang terstruktur,” tegasnya.

Eddy mengungkapkan bahwa permasalahan dalam pengembangan peternakan sapi di Kutim telah berlangsung bertahun-tahun tanpa solusi yang memadai. Ia menyebutkan bahwa kelemahan dalam manajemen dan kurangnya dukungan teknis menjadi hambatan besar bagi peternak untuk berkembang. Eddy berharap agar pemerintah daerah lebih fokus pada tata kelola yang baik dan memberikan pelatihan serta pembinaan secara berkala.

“Kita tidak bisa hanya memberikan bantuan lalu membiarkan mereka begitu saja. Perlu ada evaluasi, monitoring, dan bimbingan agar program tersebut benar-benar berhasil,” tambahnya.

Di sektor pertanian, Kutim memiliki lahan subur yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai komoditas, termasuk padi dan sayuran. Eddy mencontohkan keberhasilan wilayah Kaubun dalam mencapai swasembada padi sebagai bukti bahwa potensi tersebut bisa direplikasi di wilayah lain di Kutim. Namun, ia menyayangkan bahwa masih banyak daerah yang bergantung pada pasokan luar.

“Kaubun sudah membuktikan bahwa kita bisa swasembada padi. Sayangnya, wilayah lain masih bergantung pada suplai dari luar. Padahal, dengan dukungan teknologi dan strategi pengelolaan yang baik, kita bisa mengurangi ketergantungan ini,” jelas Eddy.

Sebagai legislator dari Partai Nasdem, Eddy mendorong pemerintah daerah untuk mengadopsi pendekatan modern dalam pengelolaan sektor peternakan dan pertanian. Menurutnya, metode tradisional yang selama ini diterapkan hanya akan membuat sektor ini berjalan di tempat tanpa adanya kemajuan berarti.

“Sapi, babi, ayam, dan lainnya jika dikelola dengan sistem modern bisa lebih berkembang dan produktif. Tapi jika kita masih bertahan dengan cara lama, sulit untuk bersaing, dan kemandirian pangan hanya akan jadi wacana,” ujarnya.

Eddy juga menekankan pentingnya tata kelola yang baik dalam peternakan babi, terutama mengingat keberagaman masyarakat di Kutim. Ia percaya bahwa jika dikelola dengan sensitif dan profesional, potensi ini bisa membantu meningkatkan ekonomi masyarakat tanpa memicu gesekan sosial.

“Jika dikelola dengan baik, potensi peternakan babi ini bisa membantu ekonomi masyarakat tanpa menimbulkan gesekan sosial. Yang penting adalah bagaimana kita mengelolanya agar dapat diterima oleh semua pihak,” tegasnya.

Selain pengelolaan yang modern, Eddy menyoroti kebutuhan infrastruktur yang memadai untuk mendukung distribusi hasil pertanian dan peternakan lokal. Menurutnya, infrastruktur yang baik akan mempermudah distribusi produk pangan ke seluruh wilayah Kutim, bahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menjadi pasar potensial.

“Jika infrastruktur distribusi diperbaiki, hasil panen dan peternakan dari Kutim bisa lebih mudah didistribusikan dan memenuhi kebutuhan lokal. Harapan saya, ke depan, produk lokal Kutim bisa sampai ke IKN tanpa masalah distribusi,” kata Eddy.

Eddy mengajak pemerintah daerah untuk lebih serius dalam upaya mencapai kemandirian pangan. Menurutnya, dukungan yang tepat sasaran, mulai dari bantuan modal, pelatihan, hingga pengelolaan modern, sangat diperlukan untuk memajukan sektor peternakan dan pertanian.

“Ini saatnya kita berubah. Kemandirian pangan harus menjadi tujuan bersama, bukan hanya cita-cita. Pemerintah harus serius mendukung para petani dan peternak kita agar Kutim bisa berdiri di atas kaki sendiri dalam urusan pangan,” pungkasnya.

Dengan pendekatan yang lebih modern dan komitmen kuat dari seluruh pihak, Eddy optimis Kutim bisa mencapai kemandirian pangan dan menjadi daerah yang mandiri serta mampu berkontribusi terhadap kebutuhan pangan IKN dan wilayah sekitarnya.(adv)