Dorong Koperasi Merah Putih, DPRD Kaltim Ingatkan Soal Sinergi dan Hindari Gesekan dengan BUMDes
TERASKATAKALTIM – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti pentingnya sinergi dalam pengembangan Koperasi Merah Putih yang tengah didorong di tingkat desa dan kelurahan. Program ini ditargetkan menjadi motor baru penggerak ekonomi lokal, dengan dukungan pembiayaan hingga Rp3 miliar per desa.
Namun, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnandi Ikhsan, menekankan agar koperasi tidak justru menimbulkan konflik usaha dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sudah lebih dulu berjalan.
Menurutnya, koperasi seharusnya melengkapi, bukan bersaing dengan unit usaha desa yang ada.
“Jangan sampai koperasi yang niatnya untuk memperkuat ekonomi rakyat malah menimbulkan persaingan internal yang merugikan,” ujar Firnandi, Senin (26/5/25).
Ia menyarankan agar koperasi diarahkan pada bidang usaha yang belum digarap BUMDes, seperti jasa penunjang, simpan pinjam, distribusi logistik, atau layanan kebutuhan pokok. Strategi ini dinilai mampu menciptakan kolaborasi yang saling menguntungkan antarpelaku usaha desa.
Baca Juga:
Dalam peninjauan lapangan, Firnandi melihat sebagian besar pelaksanaan program desa telah berjalan sesuai jalur. Namun, ia mengingatkan bahwa skema pendanaan koperasi berbasis pinjaman tetap harus diawasi secara ketat.
“Ini bukan hibah, tapi pinjaman yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Karena itu, pendampingan teknis dan pengawasan harus diperkuat,” tegasnya.
Pemerintah daerah, lanjutnya, akan menyiapkan tim khusus untuk memastikan koperasi dijalankan secara transparan dan profesional.
Ia juga menilai pentingnya pelatihan sumber daya manusia (SDM) agar koperasi dapat tumbuh berkelanjutan dan tidak terjebak pada kesalahan tata kelola.
Firnandi berharap, Koperasi Merah Putih menjadi solusi bagi tantangan ekonomi perdesaan, bukan justru menciptakan masalah baru.
“Kuncinya ada pada perencanaan, inovasi, dan kerja sama. Jika itu bisa dijaga, koperasi akan jadi kekuatan baru yang solid bagi desa,” pungkasnya.
RF (ADV DPRD KALTIM)
