Kutai Timur – Di tengah tekanan efisiensi anggaran daerah, Partai Demokrat mendorong Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) lebih agresif mengakses pendanaan dari pemerintah pusat guna menjaga keberlanjutan pembangunan.

Dorongan tersebut disampaikan Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai Demokrat, Irwan Fecho, saat berkunjung ke Kantor Bupati Kutim, Rabu (25/3/2026).

Irwan menilai, keterbatasan fiskal daerah tidak boleh menjadi penghambat pembangunan. Menurutnya, peluang anggaran dari kementerian dan lembaga pusat masih terbuka, asalkan pemerintah daerah aktif membangun komunikasi.

“Anggaran di kementerian itu masih banyak. Tinggal bagaimana kita aktif berkomunikasi agar program pusat bisa diarahkan ke Kutai Timur,” ujar Irwan.

Ia menegaskan, kepala daerah harus memiliki pendekatan proaktif dengan menjalin komunikasi intensif bersama kementerian, DPR RI, hingga lembaga teknis lainnya.

“Pemimpin tidak boleh pasrah. Harus punya ide, integritas, dan kemauan untuk memperjuangkan daerahnya,” tegasnya.

Sebagai contoh, ia menyebut pembangunan akses Pelabuhan Kenyamukan dan bantuan infrastruktur jalan di Rantau Pulung yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, skema serupa masih bisa dimaksimalkan untuk mendukung kebutuhan daerah.

Tak hanya sektor infrastruktur, Irwan juga melihat peluang pada penguatan ekonomi kreatif, pembangunan desa, hingga optimalisasi dana transfer daerah, termasuk dana bagi hasil.

“Pemangkasan anggaran itu konteksnya global, tapi hak daerah seperti dana bagi hasil tetap harus diperjuangkan agar maksimal,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPC Partai Demokrat Kutim, Ordiansyah, menilai jaringan partai di tingkat pusat menjadi peluang strategis untuk mempercepat pembangunan daerah.

“Kita punya akses di pusat yang bisa dimanfaatkan untuk membantu daerah, dan itu akan kami optimalkan untuk kepentingan masyarakat,” bebernya.

Ia memastikan Demokrat akan terus mengawal kebijakan pemerintah daerah sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat di tengah keterbatasan anggaran. (Ronny)

Artikel Hadapi Efisiensi Anggaran, Demokrat Dorong Kutim Jemput Dana Pusat pertama kali tampil pada Teraskata.com.

Kutai Timur – Pemerintah pusat akan mulai membatasi akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun pada akhir Maret 2026. Kebijakan ini diterapkan sebagai upaya memperkuat perlindungan anak di ruang digital yang dinilai semakin rentan terhadap berbagai dampak negatif.

Aturan tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau yang dikenal sebagai PP Tunas.

Melalui regulasi tersebut, pemerintah mewajibkan platform digital memperketat sistem verifikasi usia pengguna serta membatasi akses anak pada layanan media sosial yang memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan psikologis.

Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, menyatakan dukungan terhadap kebijakan tersebut. Ia menilai pembatasan usia menjadi langkah penting mengingat penggunaan media sosial di kalangan anak dan remaja saat ini semakin tinggi.

Menurutnya, penggunaan media sosial tanpa pengawasan berpotensi memicu berbagai persoalan sosial di masyarakat.

“Perpecahan antarsaudara hingga perselisihan antarmanusia sering kali bermula dari penggunaan media sosial yang tidak terkontrol. Aturan ini krusial untuk melindungi anak-anak kita dari dampak negatif platform seperti TikTok, Instagram, maupun Facebook,” kata Ardiansyah.

Ia menilai anak-anak belum sepenuhnya memiliki kesiapan mental dan emosional untuk menghadapi berbagai konten bebas di internet. Karena itu, pembatasan usia dipandang sebagai langkah pencegahan dini terhadap ancaman siber yang dapat memengaruhi perkembangan psikologis generasi muda.

Ardiansyah menegaskan pemerintah daerah akan mengikuti arahan teknis dari pemerintah pusat dalam penerapan kebijakan tersebut.

Namun ia juga menekankan bahwa pengawasan orang tua tetap menjadi faktor paling penting dalam melindungi anak di ruang digital.

“Pemerintah daerah akan memantau implementasinya di lapangan. Tetapi pengawasan orang tua tetap menjadi kunci agar ruang siber benar-benar menjadi tempat yang sehat bagi generasi mendatang,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan kebijakan tersebut tidak dimaksudkan untuk menutup akses internet anak secara menyeluruh.

Menurutnya, pembatasan hanya difokuskan pada platform digital dengan fitur yang berpotensi menimbulkan kecanduan, seperti sistem rekomendasi berbasis algoritma dan fitur gulir tanpa batas.

“Anak-anak tetap bisa memanfaatkan internet untuk pendidikan, kreativitas, dan pengembangan bakat melalui platform digital yang lebih aman,” ujar Meutya dalam keterangan resminya.

Ia juga mengungkapkan bahwa hampir 80 persen dari sekitar 229 juta pengguna internet di Indonesia merupakan anak-anak. Kondisi ini menjadi salah satu alasan pemerintah memperkuat regulasi perlindungan anak di ruang digital.

Artikel Mulai Akhir Maret 2026, Anak di Bawah 16 Tahun Dibatasi Akses Medsos pertama kali tampil pada Teraskata.com.

Kutai Timur – Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Timur (Kutim) pada 2025 tercatat mengalami perlambatan tajam. Pemerintah daerah menyoroti penurunan signifikan dari 9,8 persen pada 2024 menjadi hanya 1,3 persen pada 2025.

Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman mengaku mempertanyakan kesesuaian data tersebut dengan kondisi ekonomi riil di lapangan.

“Pertumbuhan ekonomi kita tercatat anjlok, dari tahun 2024 di angka 9,8 persen menjadi 1,3 persen di tahun 2025,” kata Ardiansyah.

Menurut dia, selisih penurunan yang sangat jauh tersebut menimbulkan tanda tanya. Pemerintah daerah menilai perlu ada penelaahan lebih lanjut untuk memastikan validitas data serta metode perhitungan yang digunakan.

Ardiansyah pun meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim melakukan evaluasi menyeluruh terhadap data tersebut. Hal ini dinilai penting agar pemerintah tidak keliru dalam menyusun arah kebijakan pembangunan daerah.

“Nanti kami akan libatkan akademisi untuk menentukan langkah yang harus diambil. Karena dari data yang ada, kontribusi pendapatan daerah masih aman, tapi kok menurun,” ujarnya.

Ia menegaskan, setiap langkah kebijakan harus didasarkan pada kajian akademis dan data faktual agar penanganan perlambatan ekonomi dapat dilakukan secara tepat sasaran.

Di sisi lain, Ardiansyah juga menyoroti kondisi inflasi daerah yang dinilai masih relatif terkendali. Menurutnya, stabilitas harga seharusnya turut menjadi indikator kesehatan ekonomi daerah.

“Inflasi Kutim cukup bagus. Harga dan stok barang masih terpantau dengan baik,” ucapnya.

Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Kabupaten Kutai Timur, Suriansyah, menambahkan bahwa inflasi bulanan daerah tercatat minus 0,22 persen. Angka ini lebih rendah dibanding inflasi nasional yang berada di kisaran 0,68 persen.

Ia menjelaskan, kondisi tersebut menunjukkan ketersediaan pasokan barang masih terjaga serta daya beli masyarakat relatif stabil.

“Dari pantauan kami, di Kutai Timur stok barang masih aman tersedia dan daya beli masyarakat juga masih tetap bagus,” katanya.

Secara struktur ekonomi, Kutai Timur masih sangat bergantung pada sektor pertambangan sebagai penggerak utama pertumbuhan. Selain itu, sektor industri pengolahan, pertanian, dan perkebunan juga memberikan kontribusi terhadap aktivitas ekonomi daerah.

Namun ketergantungan pada sektor tertentu dinilai memiliki risiko, terutama ketika terjadi penurunan produksi atau fluktuasi harga komoditas di pasar global.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mulai mendorong diversifikasi ekonomi melalui pengembangan sektor-sektor alternatif agar struktur ekonomi daerah menjadi lebih kuat dan berkelanjutan. (Ronny)

Artikel Pertumbuhan Ekonomi Kutim Turun Tajam Jadi 1,3 Persen, Bupati Minta Data Dikaji Ulang pertama kali tampil pada Teraskata.com.

KUTAI TIMUR – Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, menekankan pentingnya peran bank daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah menurunnya transfer fiskal dari pemerintah pusat ke daerah.

Menurut Ardiansyah, kondisi keuangan daerah saat ini menuntut lembaga keuangan daerah untuk bergerak lebih adaptif dan inovatif, khususnya dalam mendukung pembiayaan sektor-sektor produktif.

“Kita sepakat bahwa BPD harus mampu berkembang lebih cepat. Kebutuhan pembangunan daerah semakin besar, sementara di sisi lain Transfer ke Daerah (TKD) mengalami penurunan. Bank daerah harus menjadi motor penggerak ekonomi yang mandiri,” ujar Ardiansyah, Jumat (6/3/2026).

Ia menyampaikan hal tersebut dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bankaltimtara.

Ardiansyah menilai, bank daerah tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan kas pemerintah daerah. Lebih dari itu, bank pembangunan daerah harus mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat pembiayaan pembangunan serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Menurutnya, Bankaltimtara memiliki peluang besar untuk memainkan peran tersebut mengingat jaringan layanan dan basis nasabah yang telah tersebar luas di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa persaingan dengan lembaga keuangan nasional menuntut Bankaltimtara untuk terus berinovasi, khususnya dalam pengembangan layanan berbasis teknologi.

“Bankaltimtara harus terus berinovasi, meningkatkan fasilitas serta teknologi yang dimiliki agar mampu memberikan pelayanan yang lebih baik dan mampu bersaing,” tegasnya.

Ia menilai digitalisasi perbankan menjadi faktor penting di tengah perkembangan teknologi finansial yang membuat masyarakat semakin membutuhkan layanan yang cepat, praktis, dan mudah diakses.

Selain itu, Ardiansyah juga menyoroti pentingnya memperluas kerja sama antara bank daerah dengan sektor-sektor ekonomi unggulan di daerah, salah satunya industri perkebunan kelapa sawit.

Menurutnya, sektor sawit selama ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian di Kalimantan Timur sehingga keterlibatan sektor perbankan dalam mendukung aktivitas usaha di bidang tersebut sangat dibutuhkan.

Ia pun mendorong Bankaltimtara untuk memperkuat komunikasi dan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan sawit yang beroperasi di wilayah Kalimantan Timur.

“Sektor sawit memiliki peran besar. Saya sampaikan dalam RUPS tadi, Bankaltimtara perlu berkomunikasi lebih intens dengan perusahaan sawit yang beroperasi di Kalimantan Timur. Ini potensi besar yang harus digarap untuk memperkuat struktur ekonomi daerah,” pungkasnya. (Ronny)

Artikel TKD Menurun, Bupati Kutim Minta Bankaltimtara Perkuat Peran Dorong Ekonomi Daerah pertama kali tampil pada Teraskata.com.

Kutai Timur – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud meminta Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menyiapkan lahan untuk pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baru di Kecamatan Kaubun.

Permintaan itu disampaikan saat kunjungan kerja sekaligus peresmian Jembatan Sei Nibung di Desa Kandungan Jaya, Selasa (24/2/2026). Rudy mengatakan, pembangunan SMK menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memperluas akses pendidikan kejuruan.

“Tadi kami mendapatkan aspirasi dari kepala desa yang ada di sekitar Kaubun minta untuk dibangunkan sekolah SMK. Ini adalah kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,” ucap Rudy.

Meski menjadi kewenangan provinsi, ia menegaskan realisasinya tetap membutuhkan dukungan pemerintah kabupaten, terutama dalam penyediaan lahan.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami harus bisa bekerja bersama-sama dengan Bupati Kutai Timur. Minimum area lahannya telah disiapkan agar segera kita bisa melaksanakan pembangunan,” katanya.

Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman menyebut usulan pembangunan SMK tersebut datang dari kepala desa dan warga yang menginginkan sekolah kejuruan sesuai potensi wilayah.

Menurutnya, Kaubun dikenal sebagai salah satu daerah penghasil pisang, sehingga sekolah kejuruan berbasis pertanian dinilai relevan untuk mendukung penguatan ekonomi lokal.

“Pak Kadesnya bersamaan dengan warga yang memang di sana daerah penghasil pisang menginginkan di sana ada SMK, mungkin bidang pertanian barangkali,” ujar Ardiansyah.

Ia menegaskan penyediaan lahan menjadi kunci percepatan realisasi pembangunan. Pemerintah kabupaten, kata dia, siap mendorong proses tersebut jika masyarakat dapat menyiapkan lahan sesuai kebutuhan.

“Kalau masyarakat menyiapkan lahan, kita akan dorong,” bebernya. (Ronny)

Artikel Gubernur Kaltim Minta Kutim Siapkan Lahan, SMK Baru di Kaubun Ditargetkan Segera Dibangun pertama kali tampil pada Teraskata.com.

Kutai Timur – Rencana pembangunan RSUD Tipe D di Desa Wanasari, Kecamatan Muara Wahau, akhirnya berlanjut setelah persoalan status lahan yang sempat terindikasi masuk Hak Pengelolaan Lahan (HPL) transmigrasi dinyatakan tuntas.

Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman memastikan lahan yang disiapkan kini berstatus clear dan tidak lagi bermasalah secara administratif.

“Sudah clear. Karena itu lahan desa,” ucap Ardiansyah.

Ia menjelaskan, sebelumnya lokasi pembangunan direncanakan di Kecamatan Kongbeng. Namun, ketersediaan lahan tidak memenuhi kebutuhan minimal enam hektare untuk pembangunan rumah sakit.

“Rumah sakit butuh minimal enam hektare. Jadi saya pindahkan ke Desa Wanasari. Ada enam sampai tujuh hektare yang disiapkan,” katanya.

Kepala Dinas Kesehatan Kutim, Yuwana Sri Kurniawati mengatakan saat ini pemerintah tengah menuntaskan administrasi dan persiapan teknis. Targetnya, pembersihan lahan rampung pada 2026 sehingga pembangunan fisik dapat dimulai pada 2027.

RSUD tersebut nantinya akan melayani tiga kecamatan, yakni Muara Wahau, Kongbeng, dan Telen. Selama ini, warga di wilayah tersebut masih bergantung pada puskesmas atau harus dirujuk ke rumah sakit di Sangatta.

“Kehadiran rumah sakit ini akan memangkas jarak tempuh dan mempercepat akses layanan kesehatan,” ujar Yuwana.

Pada tahap awal, rumah sakit akan dibangun dengan kapasitas 50 tempat tidur dan ditingkatkan secara bertahap hingga 100 tempat tidur. Pemerintah juga menyiapkan pengadaan alat kesehatan serta pemenuhan tenaga medis, termasuk dokter spesialis.

Sebelumnya, isu lahan mencuat setelah Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan pertimbangan teknis terkait status HPL. Asisten I Setkab Kutim, Trisno, menegaskan pemerintah bersikap hati-hati agar pembangunan tidak terkendala masalah hukum maupun administratif di kemudian hari.

“Kita ingin pembangunan ini ke depan tidak terkendala dengan persoalan lokasi. Karena itu, kita sangat berhati-hati dalam penentuan lokasi dan pemenuhan dokumen pertanahannya,” pungkasnya. (Ronny)

Artikel Sengketa HPL Tuntas, Pemkab Kutim Targetkan RSUD Muara Wahau Dibangun 2027 pertama kali tampil pada Teraskata.com.

TERASKATA.Com, Kutai Timur — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menangkap kuat arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan industri sawit nasional sebagai peluang strategis bagi pembangunan daerah. Usai Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2026, Pemkab Kutim mulai mendalami langkah konkret untuk menjadikan sawit sebagai penggerak utama ekonomi daerah.

Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman mengatakan, arahan Presiden Prabowo sejalan dengan karakter Kutim sebagai salah satu daerah penghasil sawit terbesar di Kalimantan Timur. Karena itu, pemerintah daerah menilai hilirisasi sawit harus diposisikan sebagai agenda jangka panjang, bukan sekadar sektor komoditas mentah.

“Presiden menegaskan bahwa sawit jangan hanya dilihat sebagai bahan baku minyak goreng. Sawit punya banyak turunan, mulai dari biodiesel, kosmetik, hingga produk kesehatan. Ada lebih dari 100 produk turunan sawit,” ujar Ardiansyah.

Menurut Ardiansyah, jika potensi tersebut dikelola melalui industri pengolahan, sawit dapat menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menyebut Kutai Timur telah menyiapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy sebagai pusat industri pengolahan sawit.

“Kita sudah menyiapkan KEK Maloy untuk industri sawit. Ini bukan wacana baru. Tinggal bagaimana penguatan kebijakan dan dukungan lintas pemerintah bisa dipercepat,” katanya.

Selain sektor industri, Ardiansyah menyampaikan Pemkab Kutim juga menindaklanjuti arahan Presiden terkait program nasional di bidang perumahan. Salah satunya adalah program gentengisasi yang dinilai relevan dengan kondisi Kalimantan yang memiliki kearifan lokal bahan bangunan, seperti sirap.

Ia mengatakan pemerintah daerah telah meminta dinas terkait mengkaji implementasi program tersebut dalam skema pembangunan rumah layak huni di Kutim. “Program seribu rumah layak huni sedang kita dalami. Mudah-mudahan bisa segera kita implementasikan,” ucapnya.

Arahan Presiden terkait kewaspadaan terhadap bencana hidrometeorologi juga menjadi perhatian. Ardiansyah menegaskan pentingnya mitigasi bencana di daerah, seiring meningkatnya risiko cuaca ekstrem berdasarkan peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

“Setiap daerah harus memikirkan mitigasi bencana, bagaimana menyiapkan langkah antisipasi agar dampaknya bisa diminimalkan,” terangnya.

Di luar sektor ekonomi dan infrastruktur, Ardiansyah menegaskan bahwa isu sosial seperti stunting, kemiskinan, dan pelayanan kesehatan tetap menjadi prioritas. Program strategis nasional, termasuk jaminan kesehatan melalui BPJS, akan terus menjadi bagian dari pelayanan dasar di daerah.

“Program-program yang menyentuh aspek sosial, kemanusiaan, dan kesehatan adalah kebutuhan mendasar yang harus dijaga keberlanjutannya,” pungkasnya.

Ardiansyah menambahkan, masih banyak arahan Presiden dalam Rakornas yang perlu dikaji lebih lanjut. Namun, ia optimistis arah pembangunan Kutai Timur saat ini sudah sejalan dengan kebijakan nasional, terutama dalam mendorong transformasi ekonomi berbasis industri. (Ronny)

Artikel Kutim Tangkap Sinyal Presiden: Industri Sawit Disiapkan Jadi Penggerak Ekonomi Daerah pertama kali tampil pada Teraskata.com.

TERASKATA.Com, Kutai Timur — Dugaan masuknya proyek Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) ke kawasan konservasi Taman Nasional Kutai (TNK) memunculkan tanda tanya besar.

Di satu sisi, aktivitas pembukaan mangrove terungkap lewat operasi gabungan Balai TNK. Di sisi lain, dokumen pengadaan resmi justru mencatat adanya proyek bernilai miliaran rupiah di lokasi yang sama.

Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya proyek pemerintah daerah di kawasan tersebut. Ia menyebut aktivitas tambak di Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, merupakan tambak milik warga yang sudah ada jauh sebelum Kutai Timur berdiri sebagai daerah otonom.

“Yang saya ketahui, itu tambak masyarakat dan sudah ada sebelum Kutai Timur ada,” ujar Ardiansyah saat dimintai keterangan.

Pernyataan itu muncul setelah Balai TNK mengamankan satu unit alat berat dan dua orang terduga pelaku dalam operasi pada Kamis (18/12/2025). Keduanya diduga melakukan pembukaan kawasan mangrove untuk revitalisasi tambak di dalam kawasan taman nasional yang seharusnya dilindungi.

Ardiansyah mengaku belum memperoleh informasi soal keterlibatan pemerintah daerah dalam aktivitas tersebut. Ia menyatakan masih menunggu hasil komunikasi lanjutan antara Pemkab Kutim, pihak TNK, dan pihak yang terlibat di lapangan.

“Saya tidak tahu kalau ada proyek pemerintah. Nanti kita lihat bagaimana komunikasi berikutnya,” katanya.

Namun, berdasarkan penelusuran melalui laman resmi Rencana Umum Pengadaan (RUP) di sirup.inaproc.id menemukan paket pekerjaan yang diduga berkaitan langsung dengan lokasi tersebut. Paket dengan kode RUP 59720139 tercatat sebagai Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak D.I Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, dengan pagu anggaran Rp3,8 miliar dari APBD Kutim Tahun Anggaran 2025.

Dalam dokumen RUP, proyek tersebut dijadwalkan berlangsung pada September hingga Desember 2025.

Saat dikonfirmasi soal kemungkinan skema kerja sama pinjam pakai kawasan TNK maupun keberadaan jaringan irigasi dari program pemerintah, Ardiansyah menyatakan belum mengetahui detailnya.

“Nah, itu yang saya belum tahu. Yang saya pahami hanya tambak warga,” ujarnya.

Ketika didesak soal dugaan keterkaitan proyek irigasi dengan APBD, Ardiansyah memilih menahan kesimpulan.

“Wallahualam bissawab, nanti kita lihat lagi,” katanya.

Kasus ini menempatkan dugaan proyek di kawasan konservasi pada persimpangan serius antara klaim pemerintah daerah, temuan aparat konservasi, dan jejak anggaran negara yang tercatat secara resmi. (Ronny)

Artikel Jejak Proyek APBD di Kawasan TN Kutai, Bupati Kutim: “Saya Tidak Tahu Ada Proyek Pemerintah” pertama kali tampil pada Teraskata.com.

TERASKATA.Com, Kutai Timur – Besarnya aliran dana desa menuntut pengelolaan yang semakin tertib dan akuntabel. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Timur untuk memperkuat tata kelola keuangan dan pembangunan desa melalui Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa.

Rencana pelaksanaan workshop tersebut dibahas dalam audiensi antara Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman dan jajaran BPKP Kaltim di Ruang Kerja Bupati Kutim, Senin (19/1/2026). Audiensi itu dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP Kaltim, Tiodore EP Sinurat.

Tiodore menjelaskan, workshop ini merupakan agenda rutin BPKP yang telah berjalan sejak 2017 sebagai bagian dari pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, khususnya di tingkat desa. Sejumlah kabupaten di Kalimantan Timur, seperti Penajam Paser Utara dan Paser, telah lebih dulu melaksanakan kegiatan serupa.

“Workshop ini kami rancang untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dan perangkat pemerintah daerah agar mampu mengelola keuangan desa secara profesional, transparan, dan sesuai regulasi,” kata Tiodore.

Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 29 Januari 2026 dengan melibatkan sekitar 230 peserta, yang terdiri atas kepala desa dan camat se-Kutai Timur, pendamping desa, serta perangkat daerah terkait, mulai dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Inspektorat Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Bappeda, hingga Disperindagkop dan UKM.

Selain penguatan tata kelola keuangan, workshop juga diarahkan untuk mendorong pengembangan ekonomi desa yang berkelanjutan, sejalan dengan kebijakan prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2026. Untuk itu, BPKP menghadirkan sejumlah narasumber dari tingkat nasional dan regional.

Di antaranya Wakil Ketua Komite IV DPD RI Sinta Rosma Yenti, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, serta Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.

Menurut Tiodore, kehadiran para narasumber tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman menyeluruh, mulai dari kebijakan pengelolaan dan penyaluran dana desa hingga strategi pengawasan agar anggaran desa benar-benar berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.

Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman menyambut baik rencana workshop tersebut. Ia menilai peningkatan kapasitas aparatur desa menjadi kunci untuk mencegah persoalan hukum sekaligus memastikan dana desa dimanfaatkan secara optimal.

“Kegiatan seperti ini sangat strategis. Dana desa nilainya besar, sehingga seluruh perangkat desa harus memiliki pemahaman yang sama dan kuat dalam mengelolanya,” ujar Ardiansyah.

Dalam pertemuan itu, Ardiansyah juga meminta agar BPKP memberikan penguatan pendampingan terhadap program unggulan daerah, yakni Bantuan Keuangan Khusus Desa (BankeuDes), termasuk program Rp 250 juta per RT yang tengah digulirkan Pemkab Kutim.

Melalui workshop ini, Pemkab Kutai Timur berharap tata kelola keuangan desa semakin tertib, transparan, dan akuntabel, sekaligus menjadikan anggaran desa sebagai penggerak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

“Kami berharap pengelolaan BankeuDes, khususnya program Rp 250 juta per RT, juga menjadi bagian dari materi workshop agar pelaksanaannya tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (Ronny/teraskata)

Artikel Dana Desa Makin Besar, Pemkab Kutim Gandeng BPKP Perkuat Pengawasan dan Tata Kelola pertama kali tampil pada Teraskata.com.

TERASKATA.Com, Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai memperkuat koordinasi lintas sektor jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.

Langkah ini disampaikan Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Peningkatan Mobilitas Masyarakat dalam Nataru yang dipimpin Menteri Dalam Negeri melalui Zoom di Kantor Dinas Komunikasi informasi Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper), Senin (1/12).

Ardiansyah mengatakan Rakor tersebut dihadiri hampir seluruh kementerian dan lembaga terkait, serta kepala daerah dan Forkopimda dari berbagai daerah. Fokus utamanya hanya satu: kesiapan menghadapi Nataru dan potensi kebencanaan.

“Tadi banyak arahan, namun tindak lanjutnya akan kita bahas secara rinci dalam Rakor Perkepimda Plus pada 8 Desember. Masing-masing dinas harus memaparkan langkah antisipasi mereka,” ujarnya.

Menurut Ardiansyah, sejumlah isu krusial perlu diantisipasi mulai dari pengendalian harga dan ketersediaan sembako, kondisi infrastruktur jalan dan drainase menghadapi curah hujan tinggi, hingga kesiapsiagaan BPBD dalam penanganan bencana.

Ia juga memberi instruksi khusus kepada Dinas Kominfo. Mulai pekan ini hingga Januari, informasi cuaca dari BMKG akan ditayangkan rutin melalui videotron di berbagai titik kota. Upaya ini dilakukan agar masyarakat lebih mudah memantau peringatan dini cuaca dan potensi bencana, sekaligus memperkuat koordinasi informasi dengan BPBD.

“Kami ingin masyarakat mendapat peringatan sejak awal, sehingga bisa lebih waspada,” tegasnya.

Ardiansyah menambahkan bahwa langkah detail dan pembagian tugas antarinstansi akan difinalkan dalam Rakor Perkepimda Plus mendatang, sebelum seluruh kebijakan diterapkan selama periode Nataru.(adv)

Artikel Bupati Kutim Instruksikan Persiapan Nataru dan Mitigasi Bencana, Rakor Perkepimda Plus Digelar 8 Desember pertama kali tampil pada Teraskata.com.