TERASKATA.Com, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) resmi menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menegaskan agar seluruh perangkat daerah segera mempercepat realisasi anggaran. Terutama untuk program unggulan Gratispol dan Jospol.
Penetapan APBD Perubahan 2025 ini telah memiliki dasar hukum melalui dua regulasi yang disahkan pada 5 November 2025.
Yakni Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD. Dan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 52 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran APBD Provinsi Kalimantan Timur.
Dengan terbitnya regulasi itu, pemerintah daerah kini memiliki landasan hukum yang kuat, untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas di sisa tahun anggaran.
Gubernur Rudy Mas’ud menekankan, program Gratispol yang meliputi layanan gratis di bidang pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Serta Jospol yang berfokus pada hilirisasi ekonomi, insentif bagi guru dan penjaga rumah ibadah. Juga pembangunan infrastruktur, harus menjadi prioritas utama setiap OPD.
“Dinas-dinas harus bergerak cepat. Belanja yang berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya di sektor pelayanan publik dan ekonomi rakyat. Harus segera direalisasikan. Program Gratispol dan Jospol wajib tuntas di tahun ini,” tegas Gubernur di Samarinda.
Sementara itu, Kepala BPKAD Kaltim Ahmad Muzakkir memastikan seluruh tahapan administrasi anggaran telah diselesaikan tepat waktu.
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dimulai sejak 16 September 2025, penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dilakukan 5 November 2025, dan entri Rencana Anggaran Kas (RAK) rampung 7 November 2025.
“Dengan seluruh proses sudah selesai, OPD bisa langsung mengeksekusi program di lapangan,” ujarnya singkat.
Pemerintah Provinsi Kaltim berharap, percepatan realisasi APBD Perubahan ini dapat memperkuat pelayanan publik, dan mempercepat tumbuhnya ekonomi kerakyatan di seluruh wilayah Kalimantan Timur. (teraskata)
