TERASKATA.Com, Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai membenahi pembangunan infrastruktur digital dengan pendekatan yang lebih terukur.
Langkah ini ditempuh melalui penyusunan masterplan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), yang akan menjadi panduan utama pemerataan akses internet di desa-desa.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutim, Ronny Bonar, menuturkan bahwa pemerataan konektivitas tidak bisa dilakukan secara instan karena kondisi geografis Kutim sangat beragam.
Meski seluruh kantor desa telah memiliki jaringan internet, sebagian besar wilayahnya belum sepenuhnya menikmati layanan tersebut.
“Ada desa yang hanya mendapat sinyal di sekitar kantor desa. Beberapa bahkan mengandalkan solar cell karena listrik belum stabil,” ujarnya.
Masterplan ini disusun untuk memetakan kesenjangan layanan secara detail, termasuk titik prioritas, kebutuhan perangkat, hingga skema pendanaan. Pemerintah ingin pembangunan jaringan tidak lagi berjalan parsial atau tumpang tindih antarlembaga.
“Provinsi menangani area publik, kami fokus fasilitas pemerintahan. Sekolah bisa memakai BOS, desa memakai dana desa. Semua harus saling melengkapi,” jelas Ronny.
Menurutnya, pembangunan jaringan internet tidak dapat ditanggung Diskominfo semata. PLN, operator telekomunikasi, pemerintah desa, hingga lembaga pendidikan harus terlibat sesuai kewenangannya. Sinergi inilah yang akan menentukan keberhasilan pemerataan akses.
Ronny menegaskan bahwa masterplan bukan sekadar dokumen formalitas, tetapi acuan penting untuk mengarahkan investasi dan memastikan anggaran tepat sasaran.(adv)
