Komitmen Hj Uci Serap Aspirasi dan Perjuangkan Pendidikan di Sangatta Utara
SANGATTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Hj Uci, menegaskan komitmennya untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (Dapil) I, terutama dalam bidang pendidikan. Dalam pertemuannya di Gedung DPRD Kutim, Bukit Pelangi, Jumat (1/11/2024), Hj Uci menyampaikan keprihatinannya atas minimnya fasilitas dan prasarana pendidikan, khususnya untuk jenjang sekolah menengah atas (SMA).
“Program yang ada di dapil cukup beragam, tapi salah satu yang paling mendesak adalah kebutuhan akan bangunan SMA. Jumlahnya sangat kurang,” tegas Hj Uci.
Ia menjelaskan bahwa pesatnya perkembangan demografi di Sangatta tidak diiringi dengan penambahan ruang kelas maupun pembangunan sekolah baru yang seharusnya disesuaikan dengan sebaran penduduk. Kekurangan sekolah ini menjadi tantangan besar bagi warga, terutama ketika kebijakan zonasi pemerintah diterapkan. Kebijakan ini kerap menyebabkan calon siswa tidak dapat tertampung di sekolah yang berada di wilayah zonasi mereka, memaksa mereka mencari alternatif yang sering kali lebih jauh atau tidak sesuai.
“Persoalan ini diperparah oleh kebijakan zonasi pemerintah yang membuat calon siswa tidak tertampung karena SMA di wilayah zonasi siswa tidak tersedia,” ujarnya.
Baca Juga:
Hj Uci juga menyoroti kenyataan bahwa beberapa sekolah favorit dan unggulan mengalami kelebihan kapasitas, sedangkan sekolah lain belum dapat memberikan kualitas pendidikan yang setara. Hal ini menimbulkan kesenjangan yang signifikan dalam akses dan mutu pendidikan.
“Harus ada solusi baru dari pihak berwenang untuk menangani kendala ini,” lanjutnya, menekankan pentingnya terobosan untuk memperbaiki situasi.
Ia berharap agar pemerintah dapat merespons dengan menyediakan sekolah-sekolah unggulan baru yang tersebar di berbagai wilayah. Dengan langkah ini, diharapkan tidak ada lagi gap antara sekolah yang dianggap unggul dan sekolah lainnya.
“Pemerintah harus menyiapkan sekolah unggulan baru sehingga memperkecil gap antara sekolah unggul yang dianggap lebih berkualitas, dengan sekolah lain yang dianggap biasa,” tutup politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.(adv)
