Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) berpacu dengan waktu untuk merealisasikan rintisan Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai berjalan pada tahun ajaran baru Juli 2026.
Seluruh persyaratan administrasi dan teknis diminta rampung dalam sepekan, sebelum tim dari Kementerian Sosial Republik Indonesia turun melakukan penilaian kelayakan.
Hal itu ditegaskan Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, saat memimpin Rapat Pembahasan Peminjaman Gedung Sekolah Tinggi Pertanian (STIPER) Kutim di Ruang Ulin, Kantor Bupati Kutim, Kamis (26/2/2026).
Menurut Mahyunadi, percepatan ini merupakan tindak lanjut atas kunjungannya pada 5 Februari lalu ke Kemensos, di mana ia bertemu langsung dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf untuk membahas peluang menghadirkan program Sekolah Rakyat di Kutim.
“Dalam waktu dekat Menteri Sosial atau tim yang ditunjuk akan melakukan kunjungan untuk menilai kelayakan Kutai Timur. Karena itu, seluruh persyaratan yang masih kurang harus dilengkapi maksimal satu minggu ini,” tegas Mahyunadi.
Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif Presiden RI Prabowo Subianto yang bertujuan memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan berkualitas dan inklusif.
Sebagai langkah awal, Pemkab Kutim diminta menyiapkan sekolah rintisan sembari menunggu pembangunan permanen oleh pemerintah pusat. Untuk itu, gedung STIPER disiapkan sebagai lokasi sementara dan akan direhabilitasi menggunakan anggaran daerah.
Mahyunadi menyebut, rehabilitasi akan mencakup perbaikan atap hingga pembenahan menyeluruh agar gedung layak digunakan untuk proses belajar mengajar.
Pemkab menargetkan rintisan Sekolah Rakyat mulai berjalan pada Juli 2026 dengan membuka masing-masing satu kelas untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Selain ruang kelas, fasilitas pendukung seperti asrama putra-putri, asrama guru, dapur umum, ruang makan, hingga kamar mandi juga akan disiapkan.
“Kita ingin anak-anak Kutai Timur menjadi sehat, cerdas, dan berprestasi. Ini peluang besar bagi daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kutim, Ernata Hadi Sujito, memastikan pihaknya mengoordinasikan pemenuhan dokumen lintas perangkat daerah agar seluruh syarat dari Kemensos terpenuhi sebelum peninjauan dilakukan.
Dukungan juga datang dari Ketua Yayasan STIPER Kutim, Suprihanto, yang menyatakan komitmen penuh lembaganya untuk mengikhlaskan penggunaan gedung sebagai lokasi rintisan.
“Kami seribu persen mendukung program Sekolah Rakyat ini demi kepentingan masyarakat Kutai Timur,” katanya. (Ronny)
