KUTAI TIMUR – Tambahan Pendapatan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Kutai Timur turun drastis. Penurunannya mencapai angka 65 persen. ASN yang sebelumnya menerima TPP kisaran Rp7 juta, kini hanya menerima sekitar Rp2 jutaan saja.
Penurunan TPP itu diakui Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi. Menurut Mahyunadi pemkab Kutim saat ini menghadapi tantangan fiskal yang berat. Pasalnya, terjadi penurunan signifikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Efeknya, Pemkab Kutim terpaksa melakukan efisiensi besar-besaran, termasuk pemotongan TPP hingga 65 persen.
Dikatakan Mahyunadi, penurunan APBD terasa kontras jika dibandingkan dengan proyeksi awal atau periode sebelumnya yang sempat menyentuh angka Rp10 triliun. Mahyunadi menjelaskan, hilangnya potensi anggaran lebih dari Rp6 triliun dari asumsi awal saat penyusunan visi-misi berdampak langsung pada struktur belanja daerah.
Berdasarkan aturan perundangan, kata Mahyunadi, alokasi belanja pegawai dibatasi maksimal sebesar 30 persen dari total APBD.
”Jika APBD kita Rp10 triliun, belanja pegawai bisa mencapai Rp3 triliun. Namun, dengan APBD yang kini di angka Rp5 triliun, maksimal belanja pegawai hanya Rp1,7 triliun. Inilah yang menyebabkan TPP harus turun,” jelas Wabup Kutim Mahyunadi saat menghadiri kegiatan buka puasa bersama (Bukber) Keluarga Kerukunan Sulawesi Selatan (KKSS) di Cafe Teras Belad, Jumat (27/2/2026).
Data menunjukkan, TPP yang semula berada di angka Rp4,5 juta kini menyusut menjadi sekitar Rp1,6 juta hingga Rp1,8 juta. Pemotongan ini memicu keluhan di kalangan pegawai, mengingat banyak dari mereka yang mengandalkan TPP untuk biaya hidup sehari-hari. Karena gaji pokok telah dialokasikan untuk cicilan rumah atau kendaraan.
”Kita tidak mau kalah akal. Walaupun pembangunan terasa lebih berat, minimal semua program tetap berjalan secara simultan meski tidak sebesar atau semasif yang direncanakan di awal,’ pungkasnya. (maldini)
