TERASKATA.Com, Kutai Timur — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menangkap kuat arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan industri sawit nasional sebagai peluang strategis bagi pembangunan daerah. Usai Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2026, Pemkab Kutim mulai mendalami langkah konkret untuk menjadikan sawit sebagai penggerak utama ekonomi daerah.
Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman mengatakan, arahan Presiden Prabowo sejalan dengan karakter Kutim sebagai salah satu daerah penghasil sawit terbesar di Kalimantan Timur. Karena itu, pemerintah daerah menilai hilirisasi sawit harus diposisikan sebagai agenda jangka panjang, bukan sekadar sektor komoditas mentah.
“Presiden menegaskan bahwa sawit jangan hanya dilihat sebagai bahan baku minyak goreng. Sawit punya banyak turunan, mulai dari biodiesel, kosmetik, hingga produk kesehatan. Ada lebih dari 100 produk turunan sawit,” ujar Ardiansyah.
Menurut Ardiansyah, jika potensi tersebut dikelola melalui industri pengolahan, sawit dapat menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menyebut Kutai Timur telah menyiapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy sebagai pusat industri pengolahan sawit.
“Kita sudah menyiapkan KEK Maloy untuk industri sawit. Ini bukan wacana baru. Tinggal bagaimana penguatan kebijakan dan dukungan lintas pemerintah bisa dipercepat,” katanya.
Selain sektor industri, Ardiansyah menyampaikan Pemkab Kutim juga menindaklanjuti arahan Presiden terkait program nasional di bidang perumahan. Salah satunya adalah program gentengisasi yang dinilai relevan dengan kondisi Kalimantan yang memiliki kearifan lokal bahan bangunan, seperti sirap.
Ia mengatakan pemerintah daerah telah meminta dinas terkait mengkaji implementasi program tersebut dalam skema pembangunan rumah layak huni di Kutim. “Program seribu rumah layak huni sedang kita dalami. Mudah-mudahan bisa segera kita implementasikan,” ucapnya.
Arahan Presiden terkait kewaspadaan terhadap bencana hidrometeorologi juga menjadi perhatian. Ardiansyah menegaskan pentingnya mitigasi bencana di daerah, seiring meningkatnya risiko cuaca ekstrem berdasarkan peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
“Setiap daerah harus memikirkan mitigasi bencana, bagaimana menyiapkan langkah antisipasi agar dampaknya bisa diminimalkan,” terangnya.
Di luar sektor ekonomi dan infrastruktur, Ardiansyah menegaskan bahwa isu sosial seperti stunting, kemiskinan, dan pelayanan kesehatan tetap menjadi prioritas. Program strategis nasional, termasuk jaminan kesehatan melalui BPJS, akan terus menjadi bagian dari pelayanan dasar di daerah.
“Program-program yang menyentuh aspek sosial, kemanusiaan, dan kesehatan adalah kebutuhan mendasar yang harus dijaga keberlanjutannya,” pungkasnya.
Ardiansyah menambahkan, masih banyak arahan Presiden dalam Rakornas yang perlu dikaji lebih lanjut. Namun, ia optimistis arah pembangunan Kutai Timur saat ini sudah sejalan dengan kebijakan nasional, terutama dalam mendorong transformasi ekonomi berbasis industri. (Ronny)
