TERASKATA.COM, BALIKPAPAN – Mengantisipasi potensi konflik sosial jelang aksi demo 21 april di Kalimantan Timur, Polda Kaltim menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Aman Nusa I-2026 di Lapangan M. Yasin Satbrimob, Balikpapan, Selasa (14/4/2026).
Apel tersebut dipimpin langsung Kapolda Kaltim, Endar Priantoro, dan diikuti jajaran pejabat utama serta ratusan personel kepolisian. Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah strategis Polri dalam memastikan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap terjaga.
Sebanyak satu Satuan Setingkat Kompi (SSK) dari Batalyon A Pelopor Satbrimob Polda Kaltim turut disiagakan sebagai kekuatan utama dalam mendukung pengamanan wilayah.
Dansat Brimob Polda Kaltim Kombes Pol Andi Rifai melalui Danyon A Pelopor Iwan Pamuji menegaskan bahwa operasi ini difokuskan pada peningkatan respons cepat terhadap potensi konflik di lapangan.
“Seluruh personel harus menjalankan tugas secara profesional, bertanggung jawab, dan mengedepankan pendekatan humanis,” tegasnya.
Ia menambahkan, kesiapan ini penting agar masyarakat tetap merasa aman dan nyaman dalam beraktivitas, terutama di tengah meningkatnya dinamika sosial menjelang aksi massa.
Mahasiswa Matangkan Aksi, Tuntutan Mengerucut
Di sisi lain, rencana aksi demonstrasi pada 21 April 2026 terus dimatangkan oleh mahasiswa bersama elemen masyarakat di Kalimantan Timur.
Konsolidasi awal telah digelar pada Senin (13/4/2026) malam untuk menyatukan persepsi dan merumuskan tuntutan. Pertemuan lanjutan dijadwalkan pada 15 April guna mematangkan teknis aksi.
Salah satu perwakilan mahasiswa, Kamarul Azwan, mengungkapkan bahwa tuntutan aksi kini mengerucut pada tiga poin utama, yakni evaluasi kebijakan Pemprov Kaltim, penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta mendesak DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara optimal.
“Mulai dari pengadaan mobil dinas Rp8,5 miliar hingga rencana rumah jabatan Rp25 miliar, menurut kami perlu diaudit secara menyeluruh,” ujarnya.
Ia juga menyoroti dugaan praktik nepotisme dalam pemerintahan yang dinilai berpotensi memengaruhi independensi lembaga legislatif.
Isu ‘Lengserkan Gubernur’ Bukan Sikap Mahasiswa
Terkait beredarnya poster bertuliskan “lengserkan gubernur” di media sosial, Kamarul menegaskan bahwa hal tersebut bukan berasal dari kelompok mahasiswa.
Menurutnya, narasi tersebut muncul dari elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kaltim.
“Kami sepakat tuntutan seperti itu tidak realistis tanpa mekanisme yang jelas,” tegasnya.
Ia memastikan bahwa fokus utama mahasiswa tetap pada perbaikan tata kelola pemerintahan melalui jalur konstitusional dan penguatan fungsi pengawasan.
Potensi Massa Membesar
Berbeda dari aksi sebelumnya, demonstrasi kali ini diperkirakan melibatkan lebih banyak elemen masyarakat, tidak hanya mahasiswa. Hal ini dinilai berpotensi meningkatkan jumlah massa yang turun ke jalan.
Lokasi aksi sendiri masih akan diputuskan dalam konsolidasi lanjutan.
Kamarul menyebut, meningkatnya partisipasi masyarakat tidak lepas dari akumulasi kekecewaan terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai belum berpihak kepada rakyat.
“Kalau ini terus terjadi, wajar masyarakat merasa resah dan ingin menyampaikan aspirasi,” pungkasnya.
Dengan meningkatnya tensi jelang aksi 21 April, sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga situasi tetap kondusif di Kalimantan Timur. (Teraskata)
