TERASKATA.Com, Kutai Timur – Ombak dari arah laut lepas kerap menghantam kapal-kapal kecil yang bersandar di Pelabuhan Kenyamukan, Sangatta Utara.
Saat air pasang, perahu nelayan tampak oleng. Sebagian bahkan harus ditambat lebih jauh, agar tidak pecah menabrak dermaga.
Kondisi itu, menurut Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim) Jimmi, sudah terlalu lama dibiarkan.
“Kami juga sudah pernah mengajukan terkait dengan pemecah ombak. Jadi supaya kapal-kapal nelayan itu bisa bersandar,” ujar Jimmi saat dikonfirmasi baru-baru ini.
Menurutnya, fasilitas pelabuhan di Kenyamukan jauh dari kata layak. Tidak ada pemecah ombak, tidak ada area tenang untuk perawatan kapal.
Bahkan akses menuju pelabuhan masih bergantung pada pasang surut air sungai.
“Kalau sudah ada pemecah ombak bisa melakukan perbaikan-perbaikan servis-servis kecil pada kapal mereka. Itu yang memang fasilitas itu yang belum ada di daerah kita,” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Jimmi mengatakan, DPRD Kutim sudah lama mendorong pembangunan infrastruktur pelabuhan yang lebih memadai.
Bahkan, dokumen perencanaan teknis untuk pembangunan pemecah ombak sudah rampung sejak dua tahun lalu.
“Kalau perencanaan sudah ada dari Dinas Kelautan Provinsi Kaltim, dari Dinas Perhubungan juga ada. Di Provinsi Kelautan juga ada. Perencanaan terkait persoalan itu sejak dua tahun yang lalu sudah ada,” ujarnya.
Masalahnya, kata Jimmi, pembangunan pemecah ombak bukan kewenangan pemerintah kabupaten. Proyek semacam itu menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Mengingat lokasinya berada di kawasan pesisir dengan status pelabuhan provinsi.
“Yang eksekusi kan bukan kewenangan kita di daerah Kutim. Kita hanya bisa mendorong saja. Tidak ada kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kutim. Kita hanya bisa merencanakan saja,” katanya.
Sebagai Ketua Dewan Penasehat DPK Asosiasi Nelayan Rajungan Indonesia (APRI) Kutim, Jimmi kerap menerima keluhan para nelayan.
Mereka mengaku kesulitan ketika angin kencang datang, karena tidak ada tempat berlindung selain muara yang dangkal dan sempit.
“Setiap kali ada ombak besar, kapal nelayan rawan rusak. Ini mengganggu aktivitas mereka,” ujarnya.
Kordinasi Lintas Lembaga untuk Bangun Fasilitas Pelabuhan Kenyamukan
Dorongan tak berhenti di tingkat daerah. Jimmi mengaku telah menyampaikan aspirasi ini hingga ke DPR RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Ia berharap koordinasi lintas lembaga, bisa mempercepat pembangunan pemecah ombak dan fasilitas pendukung lainnya di Kenyamukan.
“Potensi laut Kutai Timur sangat besar. Tapi belum tergarap maksimal karena sarana dasarnya saja masih terbatas,” kata Jimmi.
Bagi Jimmi, pembangunan pemecah ombak bukan hanya soal perlindungan kapal.
Lebih dari itu, juga tentang keselamatan dan keberlanjutan hidup masyarakat pesisir.
Ia menilai, peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan nelayan harus berjalan beriringan dengan perbaikan infrastruktur.
“Potensi yang ada itu masih sangat besar. Kita memerlukan sumber daya manusia dan ini kesempatan. Sekarang-sekarang ini, kita harus sudah arahnya ke sana. Supaya daerah kita menghadapi tantangan efisiensi dan sebagainya. Kita sudah bisa mandiri tepat pada waktunya,” pungkasnya. (Ronny/teraskata)
