TERASKATA.Com, Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan melalui penyelarasan data lintas instansi.
Ketidaksinkronan basis data yang selama ini terjadi antara Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Sosial (Dinsos), dan sejumlah OPD dianggap menjadi penyebab utama belum optimalnya intervensi pemerintah di lapangan.
Asisten III Bidang Administrasi Umum Setkab Kutim, Sudirman Latif, menegaskan bahwa integrasi data menjadi langkah strategis agar setiap program dapat diarahkan secara lebih tepat sasaran.
Ia menilai seluruh OPD yang memiliki data kependudukan harus berada dalam satu sistem informasi yang sama.
“Inilah perlunya kolaborasi sistem pendataan. Saya arahkan betul-betul data dari setiap OPD disatukan,” ujarnya, Senin (1/12).
Sudirman menjelaskan, data Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) serta Dinsos harus saling terhubung, terutama dalam menentukan warga yang masuk kategori miskin dan miskin ekstrem.
Indikator dasar seperti rumah tidak layak huni dan ketiadaan akses air bersih dinilai penting untuk terbaca secara konsisten dalam sistem terpadu.
“Yang potensi untuk masuk ke kategori miskin, apalagi miskin ekstrem, itu bisa punya data. Sehingga siapa mengambil apa untuk program itu? Enggak bisa tentunya hanya Dinas Sosial. Tentu ada kolaborasi dari setiap OPD,” tegasnya.
Menurutnya, sejumlah persoalan sosial yang muncul, termasuk risiko stunting, sering kali berkaitan dengan kondisi sanitasi dan layanan dasar. Karena itu, data keluarga berisiko stunting milik DPPKB juga perlu diintegrasikan dengan data kemiskinan.
“Nah, inilah perlunya kolaborasi sehingga dipastikan bahwa kegiatan pengentasan kemiskinan itu tepat sasaran,” tambahnya.
Sudirman menekankan pentingnya satu sumber rujukan yang sama agar kebijakan pemerintah selaras dan tidak menimbulkan bias.(adv)
