TERASKATA.Com Kutai Timur – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan komitmennya untuk menjaga keberlangsungan pembangunan daerah meski terjadi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2026.
Anggaran Kutim pada 2026 diproyeksikan turun menjadi Rp4,8 triliun, sehingga pemerintah daerah bersama DPRD perlu menyesuaikan sejumlah program agar tetap berjalan efektif dan tepat sasaran.
Anggota DPRD Kutim, Pandi Widiarto, mengatakan pihaknya tengah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk memastikan program prioritas tidak terhenti. Salah satunya melalui komunikasi intensif dengan pemerintah pusat guna mengamankan dukungan pendanaan.
“Pada prinsipnya, kami berharap di 2026 tidak ada kendala terkait pembangunan infrastruktur. Untuk tunjangan pegawai, tentu akan disesuaikan dengan kemampuan APBD. Ini bukan hanya di Kutim, tapi terjadi di seluruh Indonesia,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Ia menambahkan, DPRD bersama pemerintah daerah tetap optimistis seluruh program strategis, termasuk proyek Multi Years Contract (MYC), dapat terlaksana.
Menurutnya, penurunan anggaran justru menjadi momentum memperkuat efisiensi dalam penggunaan dana publik. “Dengan APBD yang turun, harus ada efisiensi. Dana daerah bisa dioptimalkan untuk menunjang kinerja pegawai, pembangunan konstruksi, dan program strategis lainnya,” katanya.
Pandi juga mengakui, beberapa kegiatan seperti perjalanan dinas dan bimbingan teknis (bimtek) kemungkinan akan terdampak. Meski demikian, ia menegaskan bahwa fokus utama tetap pada keberlanjutan pembangunan dari tingkat desa hingga kabupaten.
“Yang paling penting, kita tidak boleh berhenti. Dulu APBD juga pernah turun, tapi dengan strategi yang tepat, semua bisa berjalan. Harapannya, program prioritas Bupati tetap bisa terpenuhi,” pungkasnya. (Adv)
