TERASKATA.Com, Bontang – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kota Bontang kerap terjadi. Belakangan ini antrian panjang di semua SPBU di Kota Bontang tak terelakkan.
Masyarakat mengeluhkan fenomena yang seolah sudah menjadi langganan di Kota Taman. Anggota Komisi B DPRD Kota Bontang, Winardi pun angkat bicara. Kelangkaan BBM menurutnya disebabkan ketimpangan antara tingkat kebutuhan masyarakat dan ketersediaan BBM di setiap SPBU.
Bagi politisi PDIP ini, kelangkaan BBM tidak akan terjadi jika kuota yang didistribusi oleh Pertamina ke Kota Bontang mencukupi, sesuai tingkat kebutuhan masyarakat.
”Hulunya penyerapan dan kecukupan kebutuhan BBM. Kalau cukup gak akan antri,” kata Politisi Muda Bontang ini, kepada redaksi teraskata.com, Kamis, (20/11/2025) sore.
Menurutnya, BBM adalah kebutuhan dasar bagi masyarakat. Hanya saja, kuota suplai dan sistem distribusi bukan domain masyarakat. Melainkan menjadi tanggungjawab pemerintah dalam halini PSDA dan pemilik produk yakni Pertamina.
”Domain untuk mengatur distribusinya adalah tanggung jawab moral pemerintah dalam hal ini PSDA dan Pertamina,” kata Winardi.
PSDA menurutnya harus segera duduk bersama dengan pertamina melakukan review dan maping terkait distribusi BBM. Hal ini penting untuk memastikan kuota yang di distribusi ke setiap daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
”Gak adil jika warga yang menanggung beban dari keterlambatan atau pembatasan suplai. Sudah berdampak ke mana-mana,” bebernya.
Winardi menegaskan, pemerintah seharusnya tidak kesulitan dalam mengatasi persoalan kelangkaan BBM. Cukup dengan memastikan kuota harian BBM di Kota Bontang terpenuhi setiap hari.
”Poinnya, masyarakat bontang tidak minta muluk2. Kita hanya memastikan pasokan harian tercukupi. Distribusi yang lancar dan transparan. Jika ada hal seperti keterlambatan suplai pasokan apa sebabnya dan sampai kapan, ini harus terang di masyarakat,” kata Winardi.
”Jangan selalu menjadikan momentum hari besar atau akhir tahun sebagai masalah atau penyebab kelangkaan,” tutupnya. (yud/teraskata)
