TERASKATA.Com, Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus mematangkan rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR). Sebuah program pendidikan berasrama yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Dinas Sosial (Dinsos) Kutai Timur menyebut, saat ini proses pembangunan sudah memasuki tahap kajian lintas instansi dan penentuan lahan.
Kepala Dinsos Kutai Timur, Ernata Hadi Sujito mengatakan lokasi yang disiapkan berada di Jalan Simono, Sangatta Utara, dengan luas lahan sekitar 5 hektar.
Lahan tersebut kini sedang dalam proses kajian oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum, Pertanahan, Perkim dan BPKAD.
“Untuk Sekolah Rakyat saat ini alhamdulillah sudah difasilitasi oleh Bapak PLT Asisten I dalam hal pencarian lahan. Sekarang sedang kajian masing-masing OPD, nanti tiba saatnya kajian-kajian itu dikumpulkan baru kita tentukan di sisi kelayakannya,” ujar Ernata saat ditemui di depan Kantor Bupati Kutim, Senin (10/11/2025).
Ia menjelaskan, Dinsos Kutim berperan sebagai fasilitator dan sekretariat dalam program nasional ini. Termasuk menyiapkan lahan serta melakukan verifikasi calon siswa.
Sementara seluruh biaya pembangunan fisik sepenuhnya akan ditanggung oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.
“Sekolah Rakyat ini program pusat. Kita menyiapkan lahan sampai pematangannya, selebihnya dibiayai pusat,” katanya.
Sasaran utama program ini adalah anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Dasarnya adalah data terbaru Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang kini menggantikan DTKS.
Dinsos nantinya akan melakukan verifikasi terhadap sekitar 15 ribu calon siswa, untuk memastikan siapa yang bersedia mengikuti program berasrama ini.
“Sesuai dengan data detention itu ada 15 ribu. Nah 15 ribu itu akan kita verbal, diantaranya apakah semuanya bersedia di situ? Kebanyakan orang tua itu ada yang membolehkan tapia da juga yang tidak membolehkan,” jelasnya.
Sekolah Rakyat dirancang berbeda dengan sekolah pada umumnya. Selain pembelajaran formal untuk jenjang SD, SMP hingga SMA, para siswa akan diasramakan penuh agar fokus belajar tanpa terbebani masalah ekonomi keluarga.
Seluruh kebutuhan siswa seperti pakaian, makan dan perlengkapan sekolah ditanggung oleh pemerintah.
Lahan 5 Hektar Disiapkan di Jalan Simono
Ernata menuturkan, lahan seluas 5 hektar menjadi batas minimal untuk membangun kawasan pendidikan terpadu itu. Idealnya, kata dia, dibutuhkan lahan 8,5 hektar agar fasilitasnya lengkap, termasuk tiga lapangan olahraga dan area upacara.
“Lima hektar itu paling minim. Kalau delapan setengah hektar baru bisa lengkap dengan tiga lapangan kecil, sedang dan besar,” ujarnya.
Ke depan, sekolah ini akan menampung satu atap pendidikan dari tingkat dasar hingga menengah atas. Setiap jenjang akan memiliki dua kelas per tingkat, dengan kapasitas 25 hingga 30 siswa per kelas.
“Semua lengkap di situ, ada ruang belajar, kantor, asrama dan lapangan olahraga. SD, SMP, sampai SMA jadi satu kawasan,” ungkap Ernata.
Ia menambahkan, setelah kajian lahan selesai dan disetujui lintas instansi, hasilnya akan diserahkan ke Kementerian Sosial untuk ditinjau bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Setelah Kementrian Sosial ada survey ke sini, survey lahan dengan Kementrian PU itu sampai lahan ke sini, baru ditentukan oleh pusat layak tidaknya. Baru dibangun oleh mereka,” pungkasnya. (Ronny/teraskata)
