Bontang – Proyek Penataan Jalan Tanjung Laut (PU) yang dikelola oleh Dinas Perhubungan dan Kehutanan Kota Bontang mendapat sorotan dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Andi Faisal Sofyan Hasdam.
Andi Faizal mengatakan, sebelum pengerjaan proyek dilakukan, pelaksana harusnya sudah safety, agar tidak menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.
“Pentingnya dinas terkait harus lebih memahami terkait dengan safety ketika mengerjakan sebuah kegiatan proyek. Apalagi di trotoar BK yang saat ini sudah sangat parah kondisinya,” ucapnya saat ditemui, Kamis (22/8/2024).
Menurutnya, pengerjaan proyek harusnya mengacu pada standar operasional prosedur demi keselamatan kerja, terutama agar tidak membahayakan masyarakat yang melintasi area pengerjaan jalan.
“Ketika membuka jembatan kayu seharusnya diberi rambu-rambu. Ini saya kira hal paling utama ketika mengerjakan proyek adalah safety dan pemberitahuan kepada masyarakat. Jadi jangan sampai terulang lagi seperti itu,” terangnya.
Dirinya meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang untuk melakukan intervensi terhadap proyek-proyek nasional di Kota Bontang, namun tidak masuk dalam skala prioritas.
“Inikan menyangkut nyawa dan kita liat memang trotoar ini sekarang harusnya diintervensi sama pemerintah,” ujar Andi Faizal.
“Artinya walaupun ini kewenangan daripada pusat, tapi inikan menyangkut keselamatan dari penduduk Bontang Kuala,” lanjutnya.
Anggota Fraksi Golongan Karya itu mengaku sudah berulang kali menyampaikan pada pemerintah agar menggunakan dana APBD untuk proyek-proyek yang mendesak.
“Tapi pemerintah selalu beranggapan bahwa tidak usah pakai dana APBD, pakai dana pusat saja. Tapi intinya sekarang itu juga bukan prioritas,” tandasnya.
Selanjutnya, ia mendesak pemerintah untuk lebih cepat dalam mengintervensi proyek-proyek yang mendesak demi mengantisipasi keselamatan warga.
“Ini sebenarnya yang kita harapkan ketika ada kondisi urgen berkaitan dengan keselamatan masyarakat, seharusnya kalau tidak ada kejelasan dari pusat, dikasih untuk mengambil alih kegiatan itu. Seharusnya pemerintah bisa mengintervensi itulah lebih cepat,” pungkasnya. (adv)
