Maming Sampaikan Alasan Pemekaran Kelurahan Baru di Bontang Belum Tercapai
Bontang — Anggota DPRD Kota Bontang menggelar rapat kerja (raker) pembentukan kelurahan baru di Kota Bontang pada Selasa 23 Juli 2024 di Kantor DPRD Bontang. Raker itu dihadiri sejumlah anggota dewan antara lain Astuti, Abdul Haris dan Maming.
Maming dipersilahkan menyampaikan kronologi terkait pembentukan kelurahan yang tidak memenuhi persyaratan. Dirinya menerangkan waktu dia bertemu dengan Kemenetrian Dalam Negeri (Kemendagri) beberapa waktu lalu.
Dia memaparkan bahwa informasi dari Kemendagri pembentukan kelurahan di Kota Bontang tidak memenuhi syarat, baik syarat luasan wilayah maupun jumlah penduduknya.
“Saya ingin sedikit mereview hasil kunjungan Pansus terdahulu ke Kemenetrian Dalam Negeri. Dalam pertemuan itu ternyata sebetulnya dijelaskan bahwa dari sisi luasan, tidak memenuhi syarat. Demikian juga dari sisi jumlah penduduk hanya ada dua yang memenuhi syarat,” terangnya.
Bahkan dia mengatakan usulan tersebut hampir ditolak sepenuhnya. Namun Maming menyampaikan ada celah peraturan yang bisa dianalisa. Mengingat Kota Bontang merupakan kota industri yang di dalamnya ada PT Badak dan PT Pupuk Kaltim.
Baca Juga:
“Oleh karena itu hampir ditolak 100 persen. Tapi karena kita waktu itu bisa memberikan penejelasan bahwa Bontang ini betul memang kalau dilihat dari sebagiannya tidak mencapai jumlah penduduk dan luasannya, tapi ada pasal yang bisa memungkinkan, karena terdapat perusahaan vital,” terangnya.
Sehingga, tambah dia, untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat industri, maka dipandang perlu “Dan ada pasal celah, bisa dilanjutkan pemekaran ini,” katanya.
Dia juga menerangkan bahwa dalam pertemuan itu Kemendagri meminta agar pihaknya harus dapat rekomendasi dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Nahh Kemendagri merekomendasikan, untuk mendapatkan rekomendasi dari Kemenkumham dan SDM saat itu. Pertanyaan saya, teman-teman yang membidangi ini setau saya sudah menyurat ke departemen itu. Terus surat itu bagaimana tindaklanjutnya? Itu yang kami sempat terputus,” jelasnya.
Pun demikian dirinya berharap pemekaran ini dapat terus berlanjut. “Harusnya pemekaran ini bisa dilanjutkan,” pungkasnya. (Adv)
