Gratispol Kaltim Perluas Manfaat Pendidikan Gratis Hingga S3, Subandi Sebut Kebijakan Revolusioner
TERASKATAKALTIM – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Subandi, menilai perluasan program Gratispol ke sektor pendidikan sebagai kebijakan revolusioner yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, kebijakan ini bukan sekadar bantuan biaya pendidikan, melainkan langkah strategis menuju peningkatan kesejahteraan jangka panjang.
“Sekarang akses pendidikan sudah dipermudah dan digratiskan. Anak-anak jadi bisa sekolah, jadi pintar, dan dampaknya nanti ke ekonomi masyarakat,” ungkap Subandi pada Senin (12/5/2025).
Diluncurkan secara resmi oleh Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud pada 21 April 2025, Gratispol tak lagi hanya fokus pada layanan kesehatan gratis, tetapi juga menjangkau pendidikan menengah hingga perguruan tinggi.
Program ini menyasar siswa SMA/SMK/SLB hingga mahasiswa S3 dan program spesialis, dengan besaran bantuan pendidikan yang disesuaikan dengan jenjang dan program studi.
Baca Juga:
Mahasiswa S1 non-kedokteran misalnya, mendapat bantuan Rp5 juta per semester, sementara jurusan Farmasi menerima Rp7,5 juta, dan peserta program spesialis bisa memperoleh hingga Rp17,5 juta. Durasi bantuan menyesuaikan masa studi maksimal di masing-masing jenjang.
Subandi menilai, kebijakan ini membawa dampak ekonomi langsung bagi masyarakat. Sebelumnya, banyak keluarga di Kaltim harus mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk biaya pendidikan. Kini, dana tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan lain.
“Orang tua sekarang tidak perlu lagi pusing cari biaya kuliah. Ini bikin anggaran rumah tangga lebih ringan dan fleksibel,” katanya.
Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menyampaikan dukungannya terhadap arah pembangunan yang difokuskan pada sektor fundamental.
Ia menyebut kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji telah membawa perubahan pendekatan dalam penggunaan anggaran daerah.
“Kaltim ini provinsi yang kaya. Saya ikut hitung, hanya butuh sekitar Rp2 triliun untuk menjamin pendidikan dan kesehatan gratis. Ini realistis dan sangat mungkin dilakukan,” jelasnya.
Subandi mendorong Pemprov untuk terus mengoptimalkan pendapatan daerah agar cakupan program bisa diperluas. Ia berharap, ke depan pembiayaan pendidikan juga mencakup seluruh jenjang, mulai dari SD hingga perguruan tinggi, agar tidak ada lagi anak Kaltim yang putus sekolah karena masalah biaya.
Untuk bisa mendaftar sebagai penerima manfaat pendidikan Gratispol, warga cukup mengakses situs resmi gratispol.kaltimprov.go.id. Persyaratan utama mencakup kepemilikan KTP dan KK Kaltim, berdomisili minimal tiga tahun, serta belum menerima bantuan pendidikan dari program lain.
“Ini bukan sekadar beasiswa, ini arah baru pembangunan. DPRD siap kawal agar program ini tepat sasaran dan berkelanjutan,” tutup Subandi.
RF (ADV DPRD KALTIM)
