Penutupan Jembatan Mahakam I Jadi Alarm Keselamatan, DPRD Minta Tindakan Nyata

TERASKATAKALTIM  – Setelah kembali mengalami tabrakan kapal tongkang, Jembatan Mahakam I di Samarinda resmi ditutup sementara. Keputusan ini di ambil dari hasil pembahasan serius di lingkungan DPRD Kalimantan Timur, menyusul insiden ke-23 yang terjadi pada Sabtu (26/4/2025), di mana benturan kali ini langsung menghantam pilar utama jembatan.

Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menyampaikan bahwa langkah penutupan ini bukan sekadar tindakan simbolik, melainkan bentuk nyata kepedulian terhadap keselamatan publik. Ia menyebutkan, kondisi jembatan tersebut sudah sangat kritis.

“Kalau dilihat sekilas saja, kita semua bisa menilai—jembatan itu tidak lagi aman. Sudah terlalu sering dihantam kapal, dan sekarang, benturannya langsung ke pilar. Ini bukan hal kecil,” ungkap Ekti saat diwawancarai, Rabu (30/4/2025).

Pemeriksaan teknis pun langsung dilakukan oleh tim dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim. Mereka diturunkan ke lapangan hari ini untuk menilai kondisi struktur jembatan menggunakan alat pendeteksi kekuatan dan getaran.

Meski DPRD mendorong agar seluruh akses, baik jalur darat maupun alur sungai di bawah jembatan, ditutup sementara, nyatanya wewenang penuh berada di tangan instansi vertikal seperti KSOP dan Pelindo.

“Kami ingin seluruh akses ditutup, tapi otoritasnya bukan di tangan kami. KSOP dan Pelindo langsung berada di bawah Kementerian Perhubungan, jadi tidak bisa kami intervensi,” tegas Ekti.

Ia juga menekankan bahwa aspek hukum turut menjadi perhatian DPRD. Koordinasi dengan aparat penegak hukum telah dilakukan untuk mendorong proses pidana atas kejadian ini.

Namun Ekti tidak menutup kekecewaannya terhadap respons yang dinilainya lambat dari pihak KSOP dan Pelindo. Menurutnya, dalih soal dampak ekonomi tidak seharusnya mengalahkan aspek keselamatan.

“Kalau hanya bicara soal ekonomi, kita bisa cari solusinya. Tapi kalau sudah menyangkut nyawa manusia, maka tak bisa ada kompromi. Keselamatan harus di atas segalanya,” ujarnya tegas.

Ia mengingatkan semua pihak, terutama yang memiliki kewenangan teknis, agar tak lagi bersikap pasif. Kejadian seperti ini tak seharusnya dianggap rutin.

“Berhenti menunggu tragedi dulu baru bertindak. Ini saatnya semua pihak berani membuat keputusan. Jangan biarkan jembatan ini jadi ancaman laten bagi masyarakat,” tutupnya.

RF (ADV DPRD KALTIM)