TERASKATAKALTIM — Sebagai nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat, kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa.
Menurut Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Salehuddin, tanpa budaya masyarakat akan tercerabut dari akarnya.
Dia menegaskan kepada seluruh pihak terkait, terkhusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim agar benar-benar memberi perhatian besar terhadap identitas dalam kehidupan bermasyarakat ini.
Sebab, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim itu melihat adanya pengabaian terhadap budaya di Benua Etam, baik dari sisi program apalagi penganggaran (budgeting)-nya.
Karena itu dirinya menyarankan agar pihak terkait memikirkan dan melahirkan peta jalan untuk pengembangan dalam aspek tersebut
“Jadi memang design ini harusnya menjadi concern (fokus) kita bersama-sama. Tapi kalau yang kami lihat memang Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu, benar-benar memang tidak sepenuhnya melihat bidang ini secara serius,” beber Salehuddin saat ditemui di gedung utama DPRD Kaltim, Kamis (23/11/2023).
“Ketidakseriusan itu kita lihat dari sisi program yang digulirkan, sekaligus juga budgeting. Walaupun kita juga sudah beberapa kali melakukan audiensi untuk bagaimana menempatkan posisi kebudayaan sebagai aspek yang utama,” sambungnya.
Dia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Kaltim harusnya memberikan anggaran yang cukup untuk pengembangan kebudayaan di Kalimantan Timur.
“Kalau tidak dapat diutamakan, yah anggarannya tidak besar sebesar apa yang menjadi fokus anggaran di pendidikan, ya kita minta minimal separuhnya itu betul-betul difokuskan pada program terkait dengan pengembangan kebudayaan ini,” ujarnya.
Dirinya juga menyinggung Unit Pelaksana Teknis (UPT) terkait untuk memikirkan langkah-langkah konkrit pengembangan di wilayah ini.
Bahkan, Salehuddin mengaku pihaknya sudah sejak lama mengeluarkan rekomendasi untuk pengembangan di bidang ini. Karena menurutnya, pemerintah melihat budaya sebagai hal yang tidak begitu penting.
“Termasuk salah satunya bagaimana UPT, misalnya museum, yang selama ini memang minim sekali sentuhan dari Pemerintah Provinsi,” beber Salehuddin.
“Nah ke depan harapannya sesuai dengan apa yang menjadi rekomendasi kami di komisi IV, kita meminta bagaimana Pemerintah Provinsi itu fokus perhatiannya terhadap kebudayaan. Karena selama ini perhatian mereka timpang. Jadi seolah-olah dinomorduakan lah,” tambahnya dengan tegas. (adv/dprd)
