Anggota DPRD Kaltim Muhammad Adam: Pemprov Harus Beri Pelatihan pada Pelaku UMKM di IKN
TERASKATAKALTIM — Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim) tentu saja memiliki dampak yang signifikan terutama bagi penduduk Bumi Etam sendiri.
Hingga kini, SDM Kalimantan Timur tak hentinya didorong untuk mengembangkan kualitas dan kemampuan dirinya demi mengisi pembangunan di berbagai sektor.
Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah salah satunya.
Senada dengan itu, Anggota DPRD Kaltim, Muhammad Adam menilai, Pemerintah Provinsi harus meningkatkan kualitas UMKM Kaltim, khususnya di IKN. Sebab, kedepan masyarakat akan diperhadapkan pada persaingan kompetensi yang ketat sesama warga nusantara.
“Bukan apa-apa, orang-orang di Pulau Jawa itu sangat kreatif. Jika pelaku UMKM kita tidak dikembangkan, maka akan kalah dalam bersaing. Jangan sampai masyarakat kita terusir di rumahnya sendiri,” jelas Muhammad Adam, Jumat (03/11).
Di sisi lain, Muhammad Adam juga mengkhawatirkan akan banyak serbuan dari brand ternama masuk ke Kalimantan Timur dengan adanya IKN.
Tentunya, hal ini akan berimbas pada UMKM lokal. Oleh karena itu, Politisi Hanura itu meminta agar pelaku UMKM lokal diberikan pelatihan dan keterampilan.
“Pemerintah Provinsi harus memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM kita yang ada di IKN. Promosikan barang, pengemasan hingga memproduksi barang agar memiliki nilai jual harus dikuasai pelaku UMKM kita,” tegasnya.
Menurut Adam, dengan adanya keterampilan di atas rata-rata yang dimiliki pelaku UMKM, mereka akan mampu bersaing dengan pelaku usaha dari luar.
“Kami yakin, walaupun brand besar luar yang ternama datang ke Kaltim, pelaku UMKM lokal tetap bisa bersaing. Asalkan diberi pelatihan,” ujarnya.
Adam juga meminta Pemprov untuk menyediakan lapak-lapak bagi pelaku UMKM di IKN. Sebab, saat ini, belum ada pelaku UMKM yang menjual barang khas dari IKN.
“Saat ini, jika orang-orang berkunjung ke IKN, terkadang kami cari kaos atau gantungan kunci, tapi tidak ada lapaknya. Ini juga bisa difasilitasi Pemerintahan Provinsi. Agar dapat menyerap tenaga kerja juga” tandasnya. (adv)
Tinggalkan Balasan