TERASKATAKALTIM.COM – Anggota Komisi II DPRD Bontang Nursalam ikut angkat bicara atas aksi Ormas Gerdayak yang menahan puluhan truk angkutan minyak sawit mentah atau CPO di Jalan Flores, Kelurahan Bontang Lestari, Senin (25/10/2021).
Menurutnya Nursalam, aksi yang dilakukan Ormas tersebut adalah wujud dari kekesalan masyarakat terhadap perusahaan pengolahan minyak sawit. Lanataran, mereka (Masyarakat) hanya menikmati jalanan rusak akibat dilalui mobil isotank CPO, sedangkan pekerja lokal minim diberdayakan di perusahaan tersebut.
“Ini wujud keresahan masyarakat yang memuncak,” ujarnya kepada awak media, Senin (25/10/2021).
Selain itu, aktivitas angkutan perusahaan dinilai politikus Partai Golkar ini lantaran rutin berlalu-lalang di jalanan. Sehingga, jalanan yang semula mulus menjadi rusak karena mobil-mobil bertonase besar melebihi kapasitas yang telah ditentukan sebanyak 8 ton.
Mereka (Ormas) menuntut agar warga dipekerjakan di perusahaan, rupanya tak digubris pihak perusahaan. Aksi ini pun dikatakan Salam merupakan suatu pelajaran kepada perusahaan aagar lebih peka terhadap lingkungan di sekitar dan masyarakat.
“Saya kira ini puncak dari semua kekesalan mereka (masyarakat), dan pelajaran buat perusahaan untuk lebih memiliki sense of crisis pada lingkungan sekitar,” ungkapnya.
Dikonfirmasi terpisah, Asisten manager External Relations, PT Energi Unggul Persada (EUP) Bontang, Jayadi mengakui bahwa memang ada permintaan mengenai pemberdayaan pekerja lokal, tapi usulan itu belum mendapat respon dari pusat.
Namun, kata dia, tindakan Ormas dengan menahan truk yang tengah beroperasi merupakan tindakan yang tak wajar. Ia pun menyarankan agar Ormas berunding bukan menahan unit perusahaan.
“Sebelumnya memang mereka ada permintaan, sampai saat ini kan belum mendapat jawaban kita dari Jakarta,” bebernya.
Lanjut, Ia menjelaskan bahwa Ormas telah mengusulkan proposal dan ingin masuk sebagai sekuriti. Namun, kata Jayadi itu bukan persoalan mudah. Artinya, pihak PT EUP telah merespon baik usulan itu, bahkan pertemuan selalu difasilitasi.
“Mereka ada masukkan proposal cuma kan keputusannya di kantor pusat kami,” tegasnya. (YS).
