RKPD 2022, Dewan Ingatkan OPD Jeli Tangkap Program Pemerintah

TERASKATAKALTIM.com – Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam mengingatkan, agar ke depannya seluruh OPD jeli menangkap program pemerintah dalam pembangunan yang lebih baik.

Politikus Golkar tersebut mengungkakan, seperti anggaran tahun 2021, melihat masih banyak program yang belum dijalankan.

“Kalau anggaran sudah diketuk dan diparipurnakan, otomatis program dijalankan. Tapi masih banyak saya lihat dinas-dinas menunggu DPA keluar baru bergerak, sehingga pekerjaan tidak efektif terlaksana,” ungkapnya ditemui dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022, di Pendopo Rujab Wali Kota Bontang, Jalan Awang Long, Senin (30/03/2021).

Dalam Musrenbang tersebut, berbagai usulan prioritas pembangun RKPD tahun 2022 dijabarkan.

Plh Wali Kota Bontang, Aji Erlynawati menyampaikan pelaksanaan Musrenbang telah diamanatkan dalam Undang-Undang 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang secara teknis diatur dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2017.

“Dimana proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, perlu mengikutsertakan seluruh komponen masyarakat dalam bentuk forum antar pemangku kepentingan atau forum Musrenbang,” ucapnya.

Musrenbang RKPD, ujar Aji, merupakan agenda strategis perencanaan pembangunan daerah yang memaduserasikan perencanaan strategis pemerintah daerah dengan aspirasi masyarakat. Selain itu, Musrenbang salah satu media utama pelibatan dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

“Mengingat strategisnya Forum Musrenbang ini, kepada kepala perangkat daerah saya instruksikan agar mencermati dengan seksama hasil-hasil kesepakatan dalam Musrenbang ini,” ujarnya.

Dengan begitu, kata Aji, rencana pembangunan yang dituangkan dalam Renja Perangkat Daerah benar-benar memiliki relevansi terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat, dan sasaran-sasaran strategis pembangunan jangka menengah 5 tahun mendatang.

Diketahui, terdapat 497 usulan melalui pokok pikiran. Rinciannya, 320 usulan pokir diteruskan ke Forum SKPD, dan 177 usulan di tahap validasi mitra Badan Perencanaan dan Penelitian Pembangunan (Bapelitbang) Bontang. Kemudian potret hasil Musrenbang kecamatan, secara keseluruhan terdapat 278 usulan sarana dan prasarana wilayah, serta 1 usulan ekonomi. (**)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *