TERASKATAKALTIM.COM – Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sutomo Jabir menyampaikan, pihaknya akan mengagendakan pemanggilan pihak terkait agar transparansi perekrutan direksi perusda berjalan baik. Sehingga kedepannya perusda mampu mendatangkan keuntungan, bukan malah terjerat masalah hukum.
“Nanti kami sesuaikan lagi dengan jadwal kegiatan DPRD Kaltim. Kalau enggak Senin, Selasa atau Rabu depan (tim pansel dan Pemprov Kaltim akan kami panggil),” kata Sutomo Jabir saat dikonfirmasi, Rabu (24/03/2021).
Pemanggilan itu dalam hal menyikapi tuntutan belasan mahasiswa yang menggelar aksi di depan kantor DPRD Kaltim, pada Selasa (23/3/2021).
Para demonstran meminta agar para legislatif bisa mendorong agar Pemprov Kaltim maupun panitia seleksi (pansel) bisa membuka informasi perekrutan petinggi perusda.
Sebab, jalannya seleksi penerimaan jajaran direksi perusahaan daerah (perusda) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim kini mendapatkan banyak sorotan. Banyak kalangan yang menilai, seleksi yang dilakukan Pemprov Kaltim tidak transparansi.
Politikus Partai PKB ini mengatakan, nantinya pemanggilan yang dilakukan Komisi II DPRD Kaltim akan membahas seputar perkembangan tahapan seleksi direksi perusda serta transparansinya atas proses itu dapat lebih ditingkatkan.
“Kami akan tanyakan nanti bagaimana progres pelaksanaan seleksi. Kemudian kami juga minta keterbukaan informasi seperti apa, karena semua juga perlu tahu latar belakang mereka yang akan lolos nantinya,” imbuh dia.
Terpisah, salah satu anggota tim Pansel Perusda Kaltim, Aji Sofyan Efendi yang turut dikonfirmasi, justru mempertanyakan urgensi pemanggilan yang akan dilayangkan Komisi II DPRD Kaltim tersebut.
“Dalam rangka apa pemanggilan pansel? Pansel ini kan di bentuk Pemprov Kaltim. Kami sebagai dosen, semua terlibat sebagai pansel independen di berbagai rekruitment, baik di eselon tiga, eselon dua, eselon satu, dan di berbagai perusda se-Kaltim,” bebernya.
“Kampus adalah lembaga independen yang memiliki tridharma perguruan tinggi, salah satu tridharma adalah pengabdian pada masyarakat,” sambungnya.
Menurut Aji, jika dalam perihal seleksi, tentu pihaknya memenuhi semua kompetensi yang dibutuhkan untuk menjaring calon terbaik. Hanya saja, jika disinggung mengenai keterbukaan informasi dan transparansi proses penjaringan, Aji mengaku jika kewenangan itu sepenuhnya berada di tangan Pemprov Kaltim.
“Kalau ini tugas pemprov yang menjelaskan, bukan pansel. Pansel hanya membahas konten yang berhubungan dengan keahlian dan kompetensi calon direktur,” bebernya.
Kendati demikian, Aji menegaskan jika pemanggilan tim pansel dari Komisi II DPRD Kaltim tetap dilayangkan, maka dirinya sebisa mungkin akan tetap menghadiri agenda tersebut. “Kalau saya di Samarinda dan tidak sedang berhalangan, siap hadir,” ujarnya. (*)
